TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai penyediaan rumah layak huni bagi aparatur sipil negara, TNI dan Polri di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Jokowi mengatakan ia ingin mengetahui pelaksanaan penyediaan rumah tersebut sudah sejauh mana. "Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri," kata Jokowi.

Baca: Hunian Anggota Polri, Tito: Bisa Kerjasama Bank DP Nol Persen

Menurut Jokowi, penyediaan rumah bagi ASN, TNI dan Polri bertujuan untuk mensejahterakan mereka. Selain itu, ia berharap program itu dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan program tersebut.

Baca: Panglima TNI Akan Bangun 7.000 Hunian demi Kesejahteraan Prajurit

Untuk model pembiayaan, Jokowi mengatakan tak menutup kemungkinan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, swasta, maupun BUMN.

Dalam rapat tersebut, Jokowi juga ingin mengetahui laporan mengenai aspek penyiapan lahan. "Apakah hunian ini veritikal atau tidak, aksesibilitas ke tempat kerja. Berkaitan dengan integrasi pengembangan kegiatan ekonomi yang ada," ujarnya.

Baca: Jokowi Kumpulkan 80 Perwira TNI - Polri Menjelang Kenaikan Pangkat