Polri Usut Pembuat Akun Twitter Palsu atas Nama Kapolri Tito

Rabu, 7 November 2018 10:34 WIB

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di Auditorium PTIK Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan tim Siber Badan Reserse Kriminal Polri tengah mengusut pembuat akun Twitter palsu yang mengatasnamakan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian.

"Sudah ditangani tim siber ya," kata Dedi melalui pesan singkat pada Rabu, 7 November 2018.

Baca: Polisi Buru Pembuat Hoax KPK Periksa Kapolri Sebagai Tersangka

Sebelumnya, beredar tangkapan layar percakapan Twitter. Ada akun dengan nama @Tcarnavian yang bergambar profil foto Kapolri membalas cuitan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon yang mencuitkan puisi terbarunya.

Akun dengan foto Kapolri itu membalas dengan tulisan "Jgn memancing di air keruh. Jgn robek persatuan yg sudah terjalin ratusan tahun," demikian isi cuitan tersebut.

Advertising
Advertising

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan bahwa Kapolri tak memiliki akun media sosial Twitter. "Perlu diketahui, pak Kapolri tidak memiliki akun di media sosial. Jika ada yang mengatasnamakan Kapolri, dipastikan akun itu palsu," kata Dedi.

Baca: Diperiksa Polda, Amien Rais Minta Jokowi Copot Tito Karnavian

Berdasarkan penelusuran secara kasat mata, diketahui akun Twitter tersebut hanya akun fanbase atau pengagum Kapolri.

Dedi pun mengimbau agar masyarakat memahami bahwa apa yang dicuitkan dalam akun tersebut bukan Kapolri. Ia menilai pemasangan wajah Kapolri rawan diintepretasikan oleh publik. Sebab, persepsi publik yang pertama dilihat ada foto profile baru isi akun tersebut.

Baca: Tangkap 13 Penyebar Hoax, Polri: Saring Sebelum Sharing

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya