JK Sambut Baik Penggantian Taufik Kurniawan Secepatnya

Reporter

Vindry Florentin

Editor

Amirullah

Rabu, 7 November 2018 07:12 WIB

Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Penyidik KPK resmi menahan Taufik selama 20 hari pertama. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyambut baik rencana Partai Amanat Nasional (PAN) segera mengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR setelah ditetapkan sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: PAN Tetapkan Satu Nama Pengganti Taufik Kurniawan di DPR

"Tidak mungkin dia aktif sebagai ketua, tapi dia masih di dalam tahanan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 6 November 2018. "Kasian juga orang baik," ujar dia lagi.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya masih membahas pengganti Taufik. "Kami punya 47 anggota DPR RI minus Pak Taufik. Penggantinya akan dipilih dari 47 orang itu," kata dia di Istana Wakil Presiden, Senin, 5 November 2018.

Eddy menepis kabar Hanafi Rais sebagai pengganti Taufik. Menurut dia, seluruh anggota merupakan kandidat yang kuat untuk menempati posisi Wakil Ketua DPR.

Advertising
Advertising

Baca: Soal Pengganti Taufik Kurniawan di DPR, Ini Jawaban PAN

"Saya pikir apapun itu beredar nama-nama tersebut hanya asumtif dan spekulatif saja. Hingga sampai saat ini belum ada yang pasti (menggantikan Taufik)," ujarnya.

Taufik Kurniawan ditahan KPK, pada Jumat, 2 November 2018 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen. Taufik diduga menerima uang suap Rp 3,65 miliar.

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

4 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

7 jam lalu

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

18 jam lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

21 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

1 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya