TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan program jaminan kesehatan nasional (JKN) hampir menyentuh seluruh masyarakat Indonesia setelah empat tahun diluncurkan di era pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla. Hingga Oktober 2018, jumlah peserta JKN telah mencapai 203,28 juta jiwa.

"Angka tersebut terus meningkat sejak 2015," kata Nila di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Pada 2015, jumlah peserta hanya 156,8 juta jiwa. Jumlahnya kemudian naik menjadi 171,9 juta jiwa dan 187,9 juta jiwa.

Baca: JKN Dinilai Menuai Masalah, IDI Beri 9 Imbauan Perbaikan

Nila mengatakan, dana yang digelontorkan pemerintah untuk penerima bantuan iuran (PBI) juga terus meningkat. Pada 2018, pemerintah mengeluarkan Rp 25,5 triliun untuk 92,2 juta jiwa.

Tahun lalu, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 25,4 triliun untuk 92,3 juta jiwa. Sementara pada 2015 dan 2016 dana yang dikeluarkan masing-masing Rp 19,8 triliun dan Rp 24,8 triliun. Jumlah PBI pada 2015 sebanyak 87,82 juta jiwa dan pada 2016 sebanyak 91 juta jiwa.

Program JKN ini diluncurkan pada awal Jokowi menjabat. Program pelayanan kesehatan ini ditujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem asuransi.

Baca: BPJS Kesehatan Ungkap Keuntungan Layanan Rujukan Online JKN-KIS

Menurut Nila, peningkatan jumlah peserta JKN dibarengi dengan pengembangan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Pemerintah telah membangun 256 puskemas di daerah tertinggal dan perbatasan di 49 kabupaten selama 2018.

Sejak 2016, kata Nila, pemerintah tercatat sudah membangun 2.032 puskesmas baru, merehabilitasi 4.743 puskesmas, dan menyediakan 1.799 puskesmas keliling roda empat menggunakan DAK Kesehatan. Dana itu juga digunakan untuk membangun 39 public safety center dan 224 puskesmas keliling air, membeli 920 ambulans, dan menyediakan 2.965 sarana prasarana puskesmas.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Ini Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Populis