TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, memberikan tanggapannya tentang janji kampanye pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai gagal oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Baca juga: 3 Jenis Kasus Pelanggaran HAM Ini Tak Selesai di Era Jokowi

Menurut Ma'ruf, tidak optimalnya pemerintahan Jokowi - JK menyelesaikan permasalahan HAM dikarenakan banyak hal yang harus dibenahi.

"Dan saya yakin dalam periode Pak Jokowi kedua akan lebih optimal itu," kata Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Oktober 2018.

Meski demikian, Ma'ruf mengatakan pemerintahan Jokowi banyak menyelesaikan permasalahan HAM yang sebelumnya justru tidak menjadi perhatian. "Apalagi kasus korupsi banyak sekali sekarang yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT)," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, KontraS menilai pemerintahan Jokowi-JK gagal memenuhi janji mengenai HAM selama empat tahun memimpin. Koordinator KontraS Yati Andriani berujar, dari 17 program prioritas HAM dalam Nawacita, KontraS mencatat enam komitmen gagal dipenuhi dan 11 komitmen dipenuhi tapi tidak sepenuhnya.

Baca juga: Laporan 4 Tahun Jokowi - JK: Kerukunan Beragama Menurun

"Secara umum, tidak ada satu pun komitmen atau janji HAM Jokowi yang dipenuhi secara utuh," kata Yati di kantor KontraS, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018.

Yati menuturkan, dalam Nawacita, program HAM yang dipenuhi sebagian komitmennya terjadi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun enam janji HAM Jokowi - JK yang gagal dipenuhi antara lain memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait dengan anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan.