TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah melihat data Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang 19 dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPK dalam rentang 2010-2018.

Menurut Febri, sebagian besar nama-nama pegawai KPK dari daftar yang dirilis ICW telah ditindaklanjuti. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka mereka diberi sanksi dan sebaliknya jika tidak terbukti.

Baca: ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

"Bahkan KPK pernah menjatuhkan sanksi terhadap Ketua KPK saat itu karena terbukti melanggar," kata Febri dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu 17 Oktober 2018.

Febri mengatakan data dari ICW dapat dilihat sebagai bentuk penegakan etik di internal KPK yang telah berjalan sebelumnya. Meski demikian, ia mengatakan beberapa dugaan pelanggaran kode etik belum selesai ditindaklanjuti atas beberapa alasan, yaitu pegawai yang kembali ke instansi asal atau masih dalam proses. "Ini menjadi tanggungjawab bagi kami untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan secara tepat tentunya," ujarnya.

Baca: Indonesialeaks Dapati Dugaan Perusakan Bukti, ICW Bikin Petisi

Dalam keterangannya, Febri juga menanggapi soal laporan ICW terhadap Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Ia mengatakan jika laporan tersebut memiliki cukup bukti dan menjadi kewenangan KPK serta ditemukannya dugaan pelanggaran kode etik, maka laporan akan diteruskan dan diproses lebih lanjut. "Setelah saya cek tadi, laporan tersebut sedang proses telaah di Direktorat Pengawasan Internal KPK," kata dia.

KPK, kata Febri, terbuka pada pelaporan-pelaporan lain yang ingin disampaikan masyarakat. Ia mengatakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting dan dijamin oleh Undang-Undang. "Tinggal KPK sesuai kewenangan memilah mana informasi yang benar dan tidak benar, serta mana yang dapat ditindaklanjuti atau dikembalikan pada pelapor," ujarnya.

Baca: Temuan Indonesialeaks, ICW: Eks Penyidik KPK Bisa Dijerat Pidana