TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas di pelataran Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie, Kota Palu, usai meninjau dampak bencana gempa dan tsunami.

Baca: Jokowi Sebut Pemulihan Listrik Akibat Gempa Palu Butuh Waktu Lama

Dalam rapat tersebut, Jokowi memberikan evaluasi bagi para jajarannya di lapangan. "Setelah melihat lagi di lapangan, kemudian kita evaluasi mengenai progress yang ada di lapangan, saya lihat proses evakuasi sudah berjalan dengan baik. Alat-alat berat sudah ada di lapangan semuanya," ujar Jokowi dalam siaran tertulisnya, Rabu, 3 Oktober 2018.

Untuk penanganan dan perawatan terhadap korban luka-luka, Jokowi menilai para korban yang dirawat di Kota Palu maupun yang diterbangkan ke Makassar sudah berjalan dengan baik.

Adapun terhadap distribusi logistik, berdasarkan hasil evaluasi Jokowi, masih memerlukan perbaikan di sejumlah sisi. Menurut dia, tim di lapangan masih belum mampu menjangkau sejumlah lokasi terdampak gempa untuk mendistribusikan bantuan.

"Yang berkaitan dengan logistik, ini masih dalam proses perbaikan-perbaikan. Ada beberapa kecamatan yang memang kalau dijangkau lewat darat tidak bisa. Ini yang tadi saya perintahkan untuk segera hari ini diselesaikan," tuturnya.

Baca: Bantuan Gempa Palu Donggala Diprioritaskan Lewat Laut dan Udara

Jokowi pun memerintahkan gubernur dan jajarannya untuk mengimbau warga memulai kembali aktivitas perekonomian yang sempat lumpuh. Dia berharap agar para pemilik toko di lokasi terdampak gempa menjalankan kembali aktivitasnya. "Kita ajak untuk buka dengan jaminan keamanan dari aparat kepolisian dan TNI di titik-titik ekonomi sehingga ekonomi berjalan normal kembali," ujarnya.

Pada poin evaluasi yang terakhir, Jokowi menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota setempat untuk mengaktifkan kembali pelayanan bagi masyarakat. "Tadi saya perintahkan kepada Gubernur agar kantor gubernur dibuka normal kembali. Kantor bupati dan wali kota juga dibuka agar pelayanan masyarakat normal kembali," kata dia.

Tampak hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.