TEMPO.CO, Jakarta - Komisoner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan Bawaslu DKI Jakarta menemukan ada dugaan indikasi pelanggaran dalam deklarasi damai Pemilu 2019 yang digelar di Monas pada Ahad (23/9). Deklarasi damai ini menjadi sorotan karena Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono protes dengan ulah pendukung Jokowi. Karena kecewa, SBY walk out dari acara tersebut.

Baca: SBY Walk Out Deklarasi Damai, Pengamat: SBY Kurang Perhatian

Bagja mengatakan Bawaslu DKI memilik waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti temuan awal tersebut. Jika ada indikasi pelanggaran, kata Bagja, maka dapat diregistrasi menjadi perkara. Perkara ini kemudian akan disidangkan ajudikasi atau rekomendasi. "Kalau sidang lebih terbuka. Kami bisa lihat apa salah KPU," kata Bagja, Senin, 24 September 2018.

Bagja menilai, keputusan SBY walk out disebabkan alat peraga kampanye yang dibawa saat deklarasi kampanye damai. Menurut dia, ada ketidakprofesionalan penyelenggara dalam pengelolaan acara sehingga alat peraga kampanye dapat masuk. "Bukan pasangan A yang bermasalah, padahal penyelenggara yang bermasalah. Jangan sampai ini dituduhkan ke pasangan A, itu yang harus diklarifikasi," kata dia.

Selain itu, Bagja berpendapat kejadian ini juga tak terkait aksi provokasi dari salah satu pendukung pasangan calon. Menurut dia, yel-yel yang diteriakan salah satu pendukung tak masuk ranah provokasi.

Simak juga: SBY Walk Out, Demokrat: Deklarasi Damai Curang, Apalagi Nanti

Sebelumnya, SBY memprotes dan memilih meninggalkan acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019, Ahad, 23 September 2018. Menurut Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, SBY merasa tidak nyaman saat acara berlangsung karena relawan pendukung Jokowi sempat meneriaki rombongan. “Ketika kami melintas, rombongan pendukung Pak Jokowi meneriaki rombongan Pak SBY secara tidak patut, dan kami anggap itu perlakuan yang tidak sewajarnya,” kata Ferdinand menjelaskan alasan SBY walk out.