TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan insiden yang terjadi saat deklarasi Pemilu 2019 damai di Monas pada Ahad, 23 September 2018 akan berbuntut panjang. “Deklarasi kampanye awal saja sudah curang, bagaimana dengan selanjutnya?” katanya saat dihubungi pada Senin, 24 September 2018. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY walk out dari acara deklarasi tersebut.

Simak juga: SBY Walk Out Deklarasi Damai, Pengamat: SBY Kurang Perhatian

Ferdinand mengatakan Demokrat telah melayangkan keberatan kepada KPU. “Hanya menyampaikan protes saja,” kata dia, Senin, 24 September 2018. Ferdinand mengatakan partainya tak berniat melaporkan kejadian ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau kepolisian.

Selain tak mau berlarut-larut membesarkan persoalan, ia yakin masyarakat sudah bisa menilai tanpa tindakan lapor-melapor. “Lagi pula, kami tidak berharap banyak kepada Bawaslu maupun KPU,” kata dia.

Dugaan kecurangan ini, kata dia, bisa menyebabkan untung-rugi buat kedua kubu. Apalagi untuk kubu oposisi. Bisa saja oposisi rugi akibat munculnya suara, opini, dan pemberitaan atas tindakan kecurangan. “Namun, soal untung dan rugi itu tidak bisa dilihat saat ini juga,” kata Ferdinand.

Baca: Ketua Umum Projo: Apa yang Membuat SBY Marah?

Sebelumnya, SBY meninggalkan lokasi deklarasi kampanye damai karena bersirobok dengan rombongan massa pendukung Joko Widodo -Ma’aruf Amin yang ramai mengenakan atribut kampanye. SBY mengaku tak nyaman. sebab, KPU telah mengatur, dalam kampanye damai, para paslon dan pendukungnya tidak diperkenankan mengenakan atribut apa pun yang berhubungan dengan simbol pemenangan. KPU juga meminta masing-masing paslon tak membawa massa lebih dari 100 orang.