Tulis Buku, Prabowo Subianto Mengkritik Kebijakan Ekonomi

Sabtu, 22 September 2018 15:30 WIB

Calon presiden Prabowo Subianto menunjukkan nomor urut untuk pilpres 2019 di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Prabowo, yang berpasangan dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno, mendapatkan nomor urut 2. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto menulis buku berjudul Pandangan Strategis Prabowo Subianto: Paradoks Indonesia. Buku itu dibedah dalam acara Ngobrol Bersama 300 Jenderal & Para Intelektual di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu siang, 22 September 2018.

Ketua Umum Partai Gerindra itu datang sekitar pukul 13.00 disambut para jenderal purnawirawan. Ia mengenakan setelan kemeja batik cokelat tua tanpa peci. "Saya merasa sedang reuni. Banyak rekan senior saya," kata Prabowo dalam acara tersebut. Dalam acara itu tampak hadir Jenderal (Purn) TNI AD Widjojo Soejono, Jenderal (Purn) TNI AD Djoko Santoso. Hadir pula Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Baca:Jubir: Prabowo - Sandiaga Akan Tuntaskan Masalah HAM

Berpidato, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengenang pernah digembleng di kawah candradimuka yang sama dengan para jenderal yang hadir. Ia bercerita telah terbiasa didoktrin dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ia juga mengaku dibesarkan dengan cerita-cerita peristiwa 10 November, kisah-kisah terorisme, dan gambaran tokoh seperti I Gusti Ngurah Rai.

Prabowo Subianto mengatakan kisah yang panjang tentang sejarah bangsa Indonesia dan polemiknya itu membangun karakter yang kuat untuk membuatnya merasa perlu memperjuangkan rakyat. "Ada semacam kontrak di hati kita. Saat umur remaja, kita sudah punya tekad kuat. Biar saya mati untuk negara, yang penting rakyat sejahtera," katanya.

Baca:Berharap Masih Akrab dengan Prabowo, Ini Pidato Lengkap Jokowi

Dalam bukunya, Prabowo menulis soal ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat. Ia mengkritik kebijakan pasar yang tidak sesuai dengan undang-undang. Bahkan, ia menilai kebijakan ekonomi saat ini melenceng dari Pasal 33 Undang-undang 1945 tentang Pekonomian Nasional dan Kemerdekaan Sosial.

Prabowo menyayangkan banyak aset negara yang tidak dikelola sendiri atau diswastakan, seperti bandara dan pelabuhan. Hal ini, menurut dia, membuat ekonomi loyo. Kelesuan ekonomi ini dibuktikan dengan melemahnya rupiah. "5 tahun lalu 1 dolar = 9.000, sekarang Rp15 ribu. Hilang kekayaan kita 30 persen," ujarnya.

Simak: Lagu #2019GantiPresiden Diputar di Posko ...

Secara tidak langsung, kata Prabowo Subianto, ekonomi lesu ini mengakibatkan kekuatan nasional rapuh. "Menteri Pertahanan bilang, kalau kita perang, cuma bertahan tiga hari."

Advertising
Advertising

Berita terkait

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

6 jam lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

6 jam lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

11 jam lalu

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

21 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

1 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

1 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

1 hari lalu

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

1 hari lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya

Peluang PKS Merapat ke Prabowo, Gerindra-Golkar-PAN Respons Begini

1 hari lalu

Peluang PKS Merapat ke Prabowo, Gerindra-Golkar-PAN Respons Begini

Peluang PKS merapat ke kubu Prabowo mendapatkan respons dari Partai Gerindra, Golkar, dan PAN. Apa responsnya?

Baca Selengkapnya