TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Wakil Ketua DPR Utut Adianto dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Politikus PDIP itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi.

Baca juga: Begini Modus Para Kepala Daerah Terima Suap demi Modal Pilkada

"Yang bersangkutan akan diperiksa hari ini sebagai saksi untuk TSD," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, 12 September 2018.

Sebelumnya, KPK menetapkan Tasdi sebagai tersangka penerima suap proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center Tahap 2 Tahun 2018. KPK menyangka dia menerima uang sebanyak Rp 100 juta dari proyek dengan nilai Rp 22 miliar itu.

"Setelah dilakukan penyelidikan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya tindak pidana korupsi menerima janji atau hadiah oleh Bupati Purbalingga TSD," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di kantornya, di Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018.

KPK menyangka uang 100 juta yang diterima Tasdi diberikan oleh dua kontraktor dari PT Sumber Bayak Kreasi yang menjadi pemenang tender proyek tersebut. KPK menduga uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yaitu Rp 500 juta.

Selain Tasdi, dalam perkara ini KPK juga menetapkan Kepala Bagian Unit Lelang Pengadaan Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto sebagai tersangka penerima suap. Sementara dari pihak swasta, KPK menetapkan Hamdani Kosen, Libra Nababan dan Ardirawinata Nababan sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga: KPK: Bupati Purbalingga Tersangka Suap Proyek Islamic Center

Terungkapnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK di Purbalingga dan Jakarta pada Senin, 4 Juni 2018. Dalam OTT di Purbalingga, KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi, Hadi dan ajudan Bupati, Teguh Priyono. Dalam operasi itu KPK menyita uang Rp 100 juta dan sebuah mobil Avanza yang dipakai Hadi untuk menerima uang. Secara bersamaan, KPK turut menangkap Hamdani, Libra dan Ardirawinata di Jakarta Timur.