Nasdem Ancam Laporkan Rizal Ramli Jika Tak Lekas Cabut Pernyataan

Reporter

Dewi Nurita

Selasa, 11 September 2018 16:13 WIB

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem mensomasi bekas Menko Kemaritiman Rizal Ramli, atas pernyataannya pada acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan stasiun TV One pada 6 September 2018. Kantor DPP Nasdem, Selasa, 11 September 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem mengancam akan melaporkan Rizal Ramli ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), jika mantan Menko Kemaritiman di kabinet Jokowi tidak mencabut pernyataannya menyebut Presiden Jokowi tidak berani menegur Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena takut kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Ancaman itu didahului oleh somasi terhadap Rizal.

"Jika dalam 3x24 tidak mencabut pernyataan, akan kami laporkan ke Bareskrim," kata Ketua DPP Nasdem Bidang Advokasi dan Hukum, Hermawi Taslim di kantornya pada Senin, 11 September 2018.

Baca:
Rizal Ramli Minta Calon Presiden Tak Sewa ...
Maju Jadi Calon Presiden, Rizal Ramli Enggan ...

Pernyataan itu disampaikan Rizal Ramli pada acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan stasiun TV One pada 6 September 2018. Berikut pernyataan Rizal Ramli yang menurut Nasdem yang ditayangkan di TV One:

Sebetulnya biang keroknya ini Menteri Perdagangan Saudara Enggar, ya. Misalnya impor dari garam dia lebihkan 1,5 juta ton, petani garam marah.
Yang kedua, impor gula dia tambahkan 2 juta ton, impor beras dia tambahin 1 juta ton, termasuk yang Faisal katakan tadi soal ban.

Advertising
Advertising

Jadi biang keroknya sebetulnya Saudara Enggar, ya. Cuma Presiden Jokowi gak berani negor, takut sama Surya Paloh, ya. Saya katakan Pak Jokowi panggil saya saja biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini brengsek. Impor naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, petambak dirugikan. Dan akibatnya elektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogoti mereka ini. Pada main dari komisi, dari impor yang sedemikian besarnya.

Baca: Rizal Ramli Akan Mengubah Indonesia Tiga Hari ...

Adapun Ketua DPP Nasdem Yasin Limpo mengatakan pernyataan Rizal yang kemudian dikutip oleh beberapa media online dan beberapa akun sosial media itu memberi kesan bahwa seolah-olah Surya Paloh berada di belakang kebijakan impor serta mengatur-atur dan "bermain" dalam impor yang dilakukan pemerintah. "Akibatnya, masyarakat mendapatkan informasi yang sesat dan tidak benar dari pernyataan RR ini," ujar Yasin Limpo yang juga hadir pada acara itu. Penyesatan informasi serta impresi publik ini, kata Yasin, merugikan NasDem.

Nasdem, ujar Yasin, membantah semua pernyataan Rizal Ramli dan menyatakan NasDem sama sekali tidak memiliki sangkut-paut, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah. "Jika ada menteri yang berasal dari Partai NasDem tidak bagus kinerjanya, Pak Surya Paloh pun tidak pernah bermasalah jika menteri itu harus di-reshuffle."

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

52 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

2 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

21 jam lalu

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

Surya Paloh tidak tampak dalam acara yang digelar di kediaman Anies di Lebak Bulus itu.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

23 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

23 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

23 jam lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya