TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Abdul Kadir Karding memastikan bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim yang juga merupakan kader Demokrat, merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. "Kalau Pak Wahidin, secara informal sudah menyampaikan dukungan kepada Pak Jokowi di pilpres 2019," ujar Karding di Kantor Pusat TKN KIK, Kebon Sirih, Jakarta pada Senin, 10 September 2018.

Baca: Demokrat Cari Formula Agar Tak Dianggap Dua Kaki di Pilpres 2019

Wakil Sekretaris TKN KIK Raja Juli Antoni mengatakan, Wahidin bisa saja masuk dalam struktur pengurus TKN KIK atau menjadi Dewan Pembina di tim kampanye daerah atau TKD. "Kalau di TKN, kepala daerah itu posisinya sebagai pengarah teritorial. Pokoknya yang pasti akan kita tempatkan di posisi yang vital," ujar Raja Juli Antoni.

Sebelum Wahidin Halim, sederet kepala daerah dari partai Demokrat juga telah menyatakan dukungan kepada Jokowi. Mereka adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, juga dikabarkan akan merapat.

Baca: AHY: Kami Akan Fokus Memenangkan Partai Demokrat di Pemilu 2019

Terkait hal ini, Demokrat tengah menimbang kebijakan khusus berupa pemberian dispensasi bagi kadernya di empat provinsi yang mendukung Presiden Joko Widodo pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 mendatang. Mereka tak diwajibkan menyuarakan dukungan kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meski pasangan itu secara resmi didukung oleh Partai Demokrat.

"Memang ada daerah yang bisa mendapat dispensasi khusus, karena kami juga tidak ingin (suara) partai ini jeblok di sana,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. “Memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi."

Baca: Pengamat: Partai Demokrat akan Lebih Untung Jika Jokowi Menang

Ferdinand mengatakan, keputusan ini telah dibahas dalam rapat DPP Partai Demokrat pada Jumat, 7 September 2018. Rapat tersebut diikuti oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan E.E. Mangindaan, Ketua Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Pramono Edhie Wibowo. Ferdinand mengaku ikut menghadiri rapat itu.

Ferdinand menyebutkan Papua dan Sulawesi Utara termasuk ke dalam empat daerah yang kemungkinan diberi dispensasi. Dari koordinasi mereka, suara dari kedua provinsi itu menunjukkan keinginan yang tinggi untuk mendukung Jokowi.