Kontraktor Imaduddin Diperah Zumi Zola, Berikut Pemberiannya

Jumat, 7 September 2018 08:21 WIB

Terdakwa Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola (tengah), bersiap menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018. Zumi Zola juga didakwa menyuap 52 anggota DPRD Jambi Rp 16,4 miliar. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu saksi untuk terdakwa Zumi Zola yang dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis, 6 September 2018, adalah kontraktor bernama Muhammad Imaduddin. Imaduddin mengatakan ia pernah memberi bermacam-macam bantuan kepada Zumi. "Saya memberikan bantuan itu kepada Pak Zumi melalui Apif," kata dia saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Zumi Zola, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

Imaduddin mengenal Zumi melalui Apif Firmansyah yang disebut sebagai orang kepercayaan Zumi, mantan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Zumi Zola menerima gratifikasi sebanyak Rp34 miliar melalui Apif. Sebagian uang itu diduga berasal dari Imaduddin, yang menggarap proyek di Jambi tahun anggaran 2016.

Baca:
Saksi Jelaskan Permintaan Zumi Zola untuk Total, Loyal, dan Royal
Uang Gratifikasi Zumi Zola Disebut untuk Ganti Kejati Jambi

Imaduddin mengatakan bantuan mulai dia berikan melalui Apif sejak Zumi Zola dilantik. Berikut pemberian Imaduddin kepada Zumi yang disebutkannya di pengadilan:

- Akomodasi 25 pengurus DPD PAN Kota Jambi untuk pelantikan Zumi di Jakarta, Februari 2016. Akomodasi berupa tiket pesawat, hotel, sewa mobil, dan uang saku. Jumlah Rp75 juta.

Advertising
Advertising

- Bantuan dua mobil ambulans seharga Rp374 juta. Menurut dakwaan, dua mobil itu dihibahkan Zumi Zola dan adiknya, Zumi Laza pada Maret 2016 kepada DPD PAN Kota Jambi, agar Laza terpilih sebagai Ketua DPD PAN Kota Jambi dan dicalonkan sebagai Wali Kota Jambi 2018.

Baca: Kontraktor Proyek Bakar Catatan Aliran Uang Fee untuk Zumi Zola ...

- Membayar kekurangan biaya sewa Kantor DPD PAN Kota Jambi sebanyak Rp 60 juta pada April 2016.

- Memberikan uang Rp70 juta untuk biaya 10 spanduk dan sewa papan reklame di 10 titik untuk pencalonan Zumi Laza, adik Zumi Zola sebagai Wali Kota Jambi 2018.

Berita terkait

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

2 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

4 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

10 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

15 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya