KPU Bantah Data Pemilih Ganda Hingga 25 Juta

Reporter

Editor

Selasa, 4 September 2018 18:53 WIB

Dua anggota komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah), Viryan Aziz (kanan) dan Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri, juga Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu Wajid Fauzi (kiri), memantau proses pencocokan dan penelitian serentak dengan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih di 130 kantor perwakilan RI di luar negeri melalui video conference, di Operation Room, gedung KPU, Jakarta, 17 April 2018. KPU resmi melaksanakan coklit data pemilih Pemilu 2019 secara serentak pada 17 April hingga 17 Mei mendatang, baik bagi pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Viryan Azis membantah ada 25 juta pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia mengakui ada kemungkinan data ganda. Namun jumlahnya, menurut dia, tidak akan sampai sebanyak itu.

Baca: Mardani Ali Sera Desak KPU Tindaklanjuti Temuan Pemilih Ganda

"Kalau sampai ganda 25 juta, insya Allah tidak," ujar dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebelumnya mengklaim ada 25 juta data pemilih ganda dalam DPT. Mereka meminta KPU memeriksa kembali data tersebut.

Viryan mengatakan, data DPT disusun berjenjang dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi, hingga nasional. Di setiap jenjang, data tersebut dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri Bawaslu serta perwakilan partai politik. Usai rapat, data pemilih dibagikan kepada peserta pemilu.

Advertising

Namun ada perbedaan data yang diberikan. Sesuai perintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data pemilih yang diserahkan ke partai politik tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang lengkap. Empat digit terakhir NIK pemilih disamarkan karena termasuk informasi yang dikecualikan untuk diubah, untuk menjaga kerahasiaan data pemilih.

Baca: Gerindra: Pemilih Ganda di DPT Rugikan Masyarakat

Viryan menduga, dugaan 25 juta data ganda dari koalisi Prabowo-Sandiaga dipicu perbedaan data tersebut. "Sangat mungkin analisis mereka dilakukan dengan menggunakan NIK yang tidak lengkap itu," katanya. Dia menuturkan, data yang tidak lengkap memungkinkan data ganda.

Selain itu, analisis koalisi Prabowo-Sandiaga hanya menggunakan nama, tempat dan tanggal lahir, serta NIK yang digitnya tak lengkap. Sementara KPU menggunakan variabel lebih banyak saat mendata pemilih.

Viryan menuturkan, KPU akan menggelar rapat pleno terkait DPT tingkat nasional Rabu besok. Berdasarkan data jumlah DPS hingga 12 Juli 2018, terdapat 185.098.281 pemilih. Sedangkan DPT sampai dengan siang tadi tercatat sebanyak 185.732.093 pemilih. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah didata sebanyak 805 ribu.