Selasa, 18 September 2018

Gerindra: Pemilih Ganda di DPT Rugikan Masyarakat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunjukan jarinya usai mencoblos di TPS 60 dan 61 Desa Mekarsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 9 Desember 2015. Tercatat total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 854 di wilayah yang dilanda banjir akibat meluapnya sungai Cigosol dan Citarum. TEMPO/Prima Mulia

    Warga menunjukan jarinya usai mencoblos di TPS 60 dan 61 Desa Mekarsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 9 Desember 2015. Tercatat total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 854 di wilayah yang dilanda banjir akibat meluapnya sungai Cigosol dan Citarum. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kubu partai koalisi pengusung pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengklaim menemukan pemilih ganda dalam Data Pemilih Tetap (DPT) yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu, 5 September 2018.

    Baca: Temukan 25 Juta Data Ganda, Koalisi Prabowo Tolak Penetapan DPT

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan temuan pemilih ganda ini bakal merugikan warga negara Indonesia. "Sebab bisa menghilangkan hak pilih orang yang seharusnya masuk kemudian tidak masuk," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 4 September 2018.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan koalisinya telah menerima data awal jumlah DPT sebanyak 137.356.266. Dari angka tersebut, kata Mustafa, koalisi menemukan terdapat data ganda sebanyak 25.410.615. Mustafa mengklaim data ganda itu ditemukan di sejumlah daerah pemilihan.

    Mustafa melanjutkan, koalisi mendengar KPU sudah memiliki data mutakhir DPT sebanyak 185.994.374. Dia pun meminta KPU merapikan data itu terlebih dulu dan menyerahkannya kepada setiap partai agar bisa diteliti lagi.

    "Bisa dibayangkan dari 137 juta saja sudah 25 juta. Ini bayangkan kalau sudah bertambah apakah ada yang tergandakan lagi atau ada temuan-temuan yang lain, itu yang kami ingin klarifikasi bersama-sama," ujarnya.

    Dia melanjutkan, 25 juta suara pemilih setara dengan 18 persen suara sah nasional atau 104 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, koalisi Prabowo - Sandiaga meminta KPU merapikan DPT sebelum mengumumkannya. Kubu ini pun mengancam akan menolak penetapan DPT jika KPU belum merapikan pendataan.

    Simak: KPU Umumkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 185 Juta

    Penolakan ini, kata Dasco, juga bertujuan agar KPU tidak terlalu terburu-buru menetapkan DPT. "Mari sama-sama memperbaiki (data), sisir ulang bersama-sama supaya kemudian DPT yang ada menjadi sempurna," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    TGB Muhammad Zainul Majdi dan Divestasi Tambang Emas Newmont

    KPK mengusut aliran dana ke rekening TGB Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dana itu diduga berkaitan dengan Newmont Nusa Tenggara.