Fahri Hamzah: Kasus Suap DPRD Kota Malang, KPK Cuma Unjuk Jago

Selasa, 4 September 2018 13:26 WIB

Gestur anggota DPRD Malang, Hadi Susanto, saat keluar dari gedung KPK mengenakan rompi tahanan setelah diperiksa, di Jakarta, Senin, 3 September 2018. Puluhan anggota DPRD Malang periode 2014-2019 itu ditahan KPK lantaran diduga terlibat dugaan suap menerima hadiah atau janji terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya unjuk jago saja soal banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015. Menurut Fahri, KPK di Malang mempraktikkan pasal-pasal yang tidak ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

“Terutama soal pertanggungjawaban kolektif terhadap pembuat UU dan penyusun Anggaran, Jadi KPK hanya unjuk jago saja," kata Fahri melalui pesan teks kepada Tempo, Selasa 4 September 2018.

Baca:
KPK Tahan 21 Anggota DPRD Malang, Kantor ...
KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Malang Jadi ...

KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD-P tahun anggaran 2015. Jumlah itu menambah anggota DPRD Malang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka."Hingga saat ini, 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK pada Senin, 3 September 2018.

22 anggota DPRD Malang itu diduga menerima gratifikasi berupa hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya terkait persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.

Advertising
Advertising

Baca: 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Telah Jadi ...

Masing-masing anggota DPRD Kota Malang, kata Basaria, menerima sekitar Rp12,5-50 juta dari bekas Wali Kota Malang, Mochamad Anton yang juga menjalani proses hukum dalam perkara ini. "Penyidik mendapatkan fakta yang didukung alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik," ujarnya.

Hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang jadi tersangka, pemerintahan Kota terancam lumpuh. Pelaksana Tugas Wali Kota Malang Sutiaji sedang menunggu hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ia juga sedang membicarakan pergantian antar waktu untuk mengganti anggota DPRD yang jadi tersangka melalui mekanisme pergantian antar waktu dengan para ketua partai.

Simak: 15 Anggota DPRD Malang Kembalikan Uang ...

RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | ANDITA RAHMA | EKO WIDIANTO

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

21 menit lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

30 menit lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

4 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

7 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

9 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

15 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

20 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya