Naik Panser Anoa, Jokowi Lepas Pasukan Perdamaian PBB
Reporter
Ahmad Faiz Ibnu Sani
Editor
Juli Hantoro
Jumat, 31 Agustus 2018 10:24 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pagi ini, Jumat, 31 Agustus 2018, hadir di Kompleks Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk melepas keberangkatan ratusan personel Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda yang akan bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Republik Kongo dan Republik Lebanon.
Baca juga: Gugur, Pasukan Perdamaian PBB dari Indonesia Terima Penghargaan
Jokowi tiba dilokasi dengan menggunakan Panser Anoa. Bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jokowi berdiri di atas Panser tersebut hingga sampai di lapangan tempat upacara pemberangkatan berlangsung.
Dalam acara ini, Jokowi melepas keberangkatan 850 personel Satuan Tugas RDB Kontingen Garuda XXXIX-A Congo, dan 120 personel Satuan Tugas MTF Kontingen Garuda XXVIII-K Lebanon.
"Pagi ini, hari ini, Indonesia berbangga. Bukan hanya bangga atas prestasi atlet di Asian Games dan raihan 30 medali emas, tapi juga bangga akan melepas Kontingen Garuda untuk misi perdamaian di Republik Kongo dan Republik Lebanon. Bangga turut menjaga ketertiban dunia yang menjadi amanat konstitusi kita," kata Jokowi saat memberikan amanat dalam upacara pemberangkatan pasukan perdamaian.
Menurut Jokowi, yang lebih membanggakan lagi adalah Kontingen Garuda yang bertugas di Kongo dan Lebanon bakal menggunakan alutsista buatan dalam negeri. "Sekaligus jadi etalase bagi kehandalan produk industri strategis Indonesia," ucapnya.
Baca juga: Pasukan Perempuan Indonesia Ikut Misi Perdamaian PBB ...
Kepala Bidang Penerangan Internasional, Pusat Penerangan TNI Letnan Kolonel Laut Hilonan Agus Cahyono menjelaskan satgas RDB Kontingen Garuda XXXIX-A Congo merupakan gabungan para personel dari tiap matra TNI. Adapun Satgas MTF Kontingen Garuda XXVIII-K Lebanon seluruhnya berasal dari Angkatan Laut dan akan berangkat menggunakan KRI Sultan Hasanuddin.
Turut hadir mendampingi Jokowi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
