TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan kejadian penolakan deklarasi #2019GantiPresiden yang menimpa Neno Warisman dan Ahmad Dhani membuat keresahan di kalangan masyarakat.

Baca: Neno Warisman Tak Kapok Deklarasi #2019GantiPresiden

Menurut Fadli, aparat keamanan yang ikut terlibat dalam penolakan deklarasi tersebut menunjukkan bahwa aparat tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya. "Oknum-oknum aparat keamanan tersebut justru yang melakukan upaya persekusi dan menghalang-halangi warga negara yang mau menyatakan pendapat," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

Fadli mengatakan DPR melalui Komisi Pertahanan dan Komisi Hukum akan memproses laporan yang masuk terkait dengan penolakan deklarasi #2019GantiPresiden untuk kemudian diteruskan pada Presiden Joko Widodo dan instansi terkait.

Baca: Ngabalin Tuding #2019GantiPresiden Mau Kacaukan Pemilu

Langkah tersebut, kata Fadli, bertujuan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. "Pihak-pihak yang melakukan satu tindakan melawan hukum terhadap kebebasan berpendapat saya kira harus ada mekanisme hukum untuk menyelesaikannya," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah massa melakukan aksi penghadangan untuk menolak kedatangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Sabtu sore hingga malam, 25 Agustus 2018. Rencananya, Neno akan menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Ahad, 26 Agustus 2018. Neno akhirnya dipulangkan ke Jakarta setelah aksi penolakan tersebut sebagai upaya menjaga situasi tetap kondusif. Neno Warisman juga pernah ditolak ketika akan datang ke acara #2019GantiPresiden di Batam pada akhir Juli lalu.

Setali tiga uang dengan Ahmad Dhani, ia terpaksa batal hadir dalam acara deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya, Ahad, 26 Agustus 2018. Ratusan massa mengepung Hotel Majapahit Jalan Tunjungan, meminta Dhani untuk mengurungkan niatnya.

Baca: Mardani Sebut Kegiatan #2019GantiPresiden Bakal Terus Berjalan