Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang dengan korban gempa di tempat pengungsian di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 23 Agustus 2018. Selain meninjau lokasi penampungan korban gempa, Sri Mulyani juga menyerahkan bantuan yang digalang di lingkungan Kementerian Keuangan. Foto: Humas Kementerian Keuangan
TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan untuk rekonstruksi rumah rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk gempa Lombok, akan dilakukan secara bertahap. Dana akan disalurkan berdasarkan kesiapan pembangunan yang dirancang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.
Pemerintah memperkirakan ada 70 ribu rumah yang perlu dibangun kembali. Pemerintah daerah bersama dengan BNPB tengah mendata jumlah rumah yang rusak dengan mencocokkan nama pemilik serta alamat rumah. Sekitar 17 ribu bangunan rusak telah terverifikasi.
Sri Mulyani menuturkan anggaran perbaikan tahap pertama akan dikucurkan untuk 5.000 unit bangunan. "Jadi sebaiknya mungkin tahap pertama dulu sesuai dengan kesiapan pembangunan, dan kesiapan untuk penggunaan anggaran itu kita lakukan secara bersama dan oleh karena itu tahapannya akan didesain oleh BNPB dan pemerintah daerah," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.
Pemerintah berencana mentransfer dana senilai Rp 10 juta kepada masing-masing unit bangunan apa pun kategori kerusakannya. Berdasarkan kebijakan sebelumnya, pemerintah akan memberikan dana Rp 50 juta untuk rumah dengan kerusakan berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.
Distribusi dengan skema ini diharapkan bisa mempercepat rekonstruksi. Pasalnya, menunggu hasil verifikasi sekitar 70 ribu bangunan membutuhkan waktu yang tak sebentar. "Kalau nanti ternyata bangunannya rusak berat, kami akan kembali mengirim dana hingga Rp 50 juta," ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei.
Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan proses rekonstruksi bangunan yang rusak diperkirakan berlangsung selama enam bulan. Menurut dia, prosesnya bisa selesai lebih cepat jika pemerintah daerah mendapat bantuan alat berat.
Dia menuturkan alat berat diperlukan untuk membersihkan puing reruntuhan. Setelah dibersihkan, pembangunan rumah baru bisa dimulai. "Kalau ada bantuan alat berat lebih banyak, rekonstruksinya bisa selesai lebih cepat," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berujar proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-gempa Lombok ditargetkan berlangsung selama satu tahun. "Namun kita targetkan sampai bulan maret (sudah selesai)," ujarnya
