TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah mencairkan anggaran sedikitnya Rp1,9 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang terkena dampak gempa Lombok dan Sumbawa, NTB. “Yang saya laporkan ke Bapak Wapres bahwa sampai hari ini pencairan yang dilakukan khusus untuk menangani bencana di NTB: Lombok dan Sumbawa telah mencapai Rp1,9 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti rapat koordinasi penanganan gempa NTB di Kantor Wapres Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.
Anggaran diperoleh dari pos dana yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan realokasi dari kementerian dan lembaga Pemerintah non-kementerian (K/L). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu diikuti tiga menteri koordinator, tiga menteri, BNPB dan Kamar Dagang dan Industri.
Baca:
Penanganan Gempa Lombok, Mensos: Ada ...
Masa Transisi Gempa Lombok, Ini yang ...
Anggaran telah diberikan Pemerintah melalui Kementerian Sosial senilai Rp1,25 triliun, Kementerian Kesehatan Rp7,8 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp176,2 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp230 miliar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp1,5 miliar. Anggaran yang berasal dari BNPB sekitar Rp307 miliar; termasuk untuk rehabilitasi 5.000 unit rumah rusak. “Mungkin akan direvisi caranya untuk menangani sekitar 70 ribu rumah,” ujar Sri Mulyani.
Bantuan dari Pemerintah melalui Kemensos diberikan untuk pemberian santunan, paket sembako, dapur umum, bahan pangan, sandang dan tenda. Dari Kementerian Kesehatan untuk pemberian obat-obatan, logistik gizi, dan tenda pos kesehatan.
Baca: Bertambah 8, Jumlah Korban Meninggal Gempa ...
Anggaran untuk Kementerian PUPR digunakan untuk penyediaan mobil tangki air, mobil sanitasi, truk bak terbuka, toilet kabin dan genset. Anggaran bantuan dari Kemendikbud digunakan untuk pembangunan tenda darurat belajar dan peralatan sekolah; serta dari Kementerian ESDM dipakai untuk pembuatan dan pemeliharaan sumur tanggap darurat.
"Kami sedang memproses permintaan BNPB sebesar hampir Rp6 triliun.” Namun, permintaan keseluruhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sedang diteliti.
Rapat penanganan wilayah terdampak gempa Lombok dihadiri Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Simak: Cerita Pengungsi Gempa Lombok di Islamic ...
Hadir pula Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin. Sedangkan Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo absen.