TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melantik 14 pejabat internal hasil rotasi dan mutasi lembaga antirasuah tersebut. Sebelumnya pelantikan tersebut sempat ditunda lantaran adanya protes di internal KPK.

Baca: Idrus Marham Sudah Tiga Kali Diperiksa KPK di Kasus PLTU Riau-1

"Hari ini saya melantik, pelantikan ini agak tertunda sedikit" ujar ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.

Agus menyebutkan, pimpinan ingin memenuhi semua peraturan yang ada. Namun untuk pelantikan ini, pimpinan KPK mengeluarkan putusan Pimpinan KPK merujuk kepada peraturan pimpinan KPK tahun 2006.

Menurut Agus rotasi ini merupakan salah satu bentuk untuk pengembangan kepegawaian KPK. Ke depan, kata Agus, KPK akan membuat sistem penilaian kinerja untuk kepegawaian setiap periodik, untuk dijadikan salah satu dasar pengembangan rotasi kepegawaian.

Agus menyebutkan dengan sistem penilaian ke depan, pegawai dengan prestasi dan kinerja yang bagus bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. "Nanti per enam bulan, atau satu tahun untuk melihat kinerja dan prestasinya," ujarnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pimpinan KPK menerbitkan aturan tata cara mutasi untuk melakukan pelantikan hasil rotasi dan mutasi tersebut. Dia sebelumnya mengatakan, Surat Keputusan tersebut juga merupakan hasil tindak lanjut dari sejumlah kritikan dan masukan kepada pimpinan KPK terkait rotasi dan mutasi tersebut. "Tentu Keputusan Pimpinan tersebut disusun berdasarkan masukan," katanya.

Baca: Diduga Menyeret Idrus Marham, Ini 5 Fakta Suap Eni Saragih

Selain itu, kata Febri, pimpinan KPK telah mempertimbangkan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam rotasi dan mutasi. Menurut dia sebagian besar pegawai yang dirotasi sudah menjabat lebih dari tiga tahun. "Sehingga perlu dipikirkan tentang penugasan yang tepat, rotasi, ataupun hal lain yang berkaitan dengan pengembangan kepegawaian KPK," katanya.