TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai tidaklah pantas jika kepentingan pariwisata nasional menjadi dalih pemerintah tak kunjung menetapkan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai bencana nasional. "Sangat tidak pantas, masa hanya untuk kepentingan pariwisata yang dalam tanda kutip itu kepentingan asing," kata Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

Hidayat mengatakan gempa Lombok sudah membuat para korban sangat traumatik. Menurut dia, kondisi psikologis para korban tak boleh dikorbankan demi kepentingan pariwisata.

Baca:
DPR Minta Gempa Lombok Ditetapkan Jadi ...
Gempa Lombok Tak Jadi Bencana Nasional, Ini ...

Hidayat mengatakan penetapan bencana nasional justru akan mengundang empati dunia internasional sekaligus mendatangkan bantuan untuk para korban. Dia juga mengingatkan agar pemerintah mencurahkan perhatian akan kondisi Lombok kendati sibuk menyukseskan perhelatan akbar Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Baca: Pemerintah Putuskan Gempa Lombok Bukan ...

Dalih kepentingan pariwisata ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono mengatakan penetapan gempa Lombok sebagai bencana nasional memerlukan kajian mendalam. "Begitu dinyatakan bencana nasional, seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

Bahkan, kata Pramono, status bencana nasional bisa berdampak pada sektor pariwisata di seluruh Indonesia. "Menjadikan travel warning negara-negara bukan hanya ke Lombok tapi bisa ke Bali. Dampaknya luar biasa yang biasanya tidak diketahui oleh publik," ujar dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ