TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hampir seluruh infrastruktur ambruk karena gempa Lombok. Ada sekitar 36 ribu infrastruktur yang rusak berat, belum termasuk dampak yang diakibatkan gempa susulan setelah Ahad malam, 19 Agustus 2018. Hingga kini masih mendata kerusakan akibat gempa.

Pemerintah berusaha membangun infrastruktur. Tidak hanya fasilitas umum dan gedung pemerintahan, tapi juga rumah penduduk. "Anggarannya dari BNPB dan PU darurat," kata Basuki di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

Baca:
Gempa Lombok Beruntun, Warga Mataram ...
Gempa Lombok, Lapangan di Kota Mataram ...

Pemerintah menugasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Nindya Karya, Brantas, Wijaya Karya, PP, Waskita Karya, dan Adhi Karya untuk bekerja lebih awal untuk membangun gedung pemerintahan dan fasilitas umum.

Untuk rumah penduduk, pemerintah menerapkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat dan pemukiman berbasis komunitas (Rekompak). "Rehabilitasi berbasis masyarakat seperti yang kita kerjakan di (lingkungan sekitar) Gunung Merapi," ujar Menteri.

Baca: JK Bakal Tinjau Dampak Gempa Lombok Selasa ...

Basuki menuturkan sistem ini diterapkan agar pembangunan rumah segera rampung. "Kalau nunggu kami perbaiki pasti lama.” Tapi kalau semua bergerak membangun rumah masing-masing dengan uang Rp50 juta dari bantuan pemerintah, diharapkan akan lebih cepat." Itu juga salah satu alasan tak ada pembangunan hunian sementara bagi korban gempa.

Gempa Lombok dengan kekuatan relatif besar beberapa kali terjadi. Pada 29 Juli 2018 gempa berkekuatan 6,5 SR. Gempa 6,9 SR terjadi pada 5 Agustus 2018. Kemarin, lindu terjadi lagi dengan kekuatan 7 SR.