Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Zulkifli Hasan (tengah) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dalam acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. Acara ini bertema "Menyatukan Arah Perjuangan Ummat Islam Dalam Mengawal Perjalanan Bangsa dan Negara". Tempo/Fakhri Hermansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersedia mundur dari pemilihan presiden (pilpres) 2019, jika ada sosok yang lebih baik darinya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sikap Prabowo yang tak kaku soal calon presiden (capres) itu akan memudahkan koalisi jika benar terwujud.
"Kalau betul Prabowo seperti itu, saya pikir ini memberikan ruang yang besar bagi terbangunnya koalisi yang kuat," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 28 Juli 2018.
Menurut dia, kondisi itu membuat partai politik makin leluasa membuat kesepakatan. Sebabnya, absennya Prabowo dari daftar calon presiden akan membuka peluang bagi figur lain. "Lebih mudah bagi koalisi untuk mencari alternatif yang kuat karena ada beberapa figur yang kami dorong," katanya.
Salah satu pasangan yang dia usulkan adalah Anies Baswedan dan Ahmad Heryawan. Menurut Suhud, pasangan tersebut bisa menjadi titik temu antar-partai yang hingga kini belum menentukan dukungannya. Gubernur DKI Jakarta dan mantan Gubernur Jawa Barat itu dinilai sebagai sosok yang bisa diterima banyak pihak.
Namun Suhud tak yakin Prabowo akan merelakan posisinya. Partai Gerindra sudah memutuskan agar Prabowo menjadi calon presiden dan telah memberi mandat untuk mencari calon wakil presiden. Prabowo sebelumnya mengaku siap tidak diusung sebagai capres 2019. Dia menyatakan siap mendukung siapa pun calon presiden uang dinilai lebih baik darinya. "Kalau saya tidak dibutuhkan dan ada orang lain yang lebih baik, saya siap mendukung kepentingan umat dan rakyat Indonesia," katanya di depan sejumlah pimpinan partai politik dan ratusan ulama saat menghadiri Ijtima' Ulama yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.