TEMPO.CO, Bogor - Menteri Sosial Idrus Marham membenarkan ia mendapat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1 yang melibatkan anggota DPR Eni Saragih, besok. Idrus mengatakan ia akan memenuhi panggilan itu.

"Saya datanglah. Ada rapat itu di DPR, tapi saya tetap akan datang ya," kata Idrus di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 18 Juli 2018.

Baca: Kasus Eni Saragih, KPK Panggil Idrus Marham dan Sofyan Basir

Selain Idrus, KPK menjadwalkan akan memeriksa Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dalam kasus yang sama. Mereka bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih dan bos Apac Grup Johannes Budisutrisni Kotjo. Dalam kasus ini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya sudah menyampaikan surat panggilan kepada Idrus dan Sofyan. Rencananya Idrus akan diperiksa pada Kamis dan Sofyan pada Jumat pekan ini.

Baca: Eksklusif Eni Saragih dari Tahanan KPK: Saya Menerima Rezeki

KPK menduga Eni menerima duit suap Rp 4,8 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisni Kotjo untuk melancarkan penandatanganan kerja sama dalam proyek yang digarap perusahaannya. KPK menduga Eni tak menikmati duit itu sendirian.

Kasus suap PLTU Riau ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat pekan lalu. Dalam operasi itu, Eni ditangkap di rumah dinas Idrus, sedangkan Johannes ditangkap di kantornya. KPK menyita Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima uang tersebut.

Febri mengatakan lembaganya memeriksa Idrus dan Sofyan setelah menggeledah delapan lokasi sejak Ahad, 15 Juli hingga Senin, 16 Juli 2018. Tempat yang digeledah antara lain, rumah Sofyan, ruang kerja Eni dan kantor PLN Pusat. Dari penggeledahan KPK menyita dokumen proyek dan rekaman CCTV.

Baca: Begini Kedekatan Eni Saragih dengan Menteri Sosial Idrus Marham