Kena OTT KPK, Bupati Labuhanbatu Terancam Dipecat dari PDIP

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 18 Juli 2018 08:13 WIB

Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Foto.pangonalharahap/instagram.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno memastikan partainya akan memecat Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap jika terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

Baca: OTT Bupati Labuhanbatu, Pangonal dan Ajudan Ditangkap di Bandara

Hendrawan menyampaikan hal itu setelah mendapat kabar Pangonal terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama ajudannya di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam, 17 Juli 2018.

“Kalau terbukti tertangkap tangan dalam OTT langsung dengan disertai barang bukti, partai akan memecatnya. Tapi, kalau OTT tidak langsung, kami akan cermati dulu sebab akibatnya," kata Hendrawan saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 17 Juli 2018.

Baca: OTT Bupati Labuhanbatu Diduga Terkait Proyek di Dinas PUPR

KPK menangkap tangan lima orang dalam OTT itu. Mereka diciduk di Labuhanbatu, Sumatera Utara dan Jakarta. Bupati Labuhanbatu dan ajudannya ditangkap di Jakarta. Sedangkan, tiga orang dari swasta diciduk di Labuhanbatu dan menjalani pemeriksaan awal di Kepolisian Resor Labuhanbatu.

Dalam operasi itu, tim satuan tugas menemukan bukti transaksi senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setempat.

Baca: OTT Bupati Labuhanbatu, KPK Temukan Bukti Transaksi Ratusan Juta

Bupati Labuhanbatu diperiksa di KPK untuk 1x24 jam setelah ditangkap. "Ada waktu 1x24 jam sebelum penentuan status hukum pihak diamankan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa malam, 17 Juli 2018.

Advertising
Advertising

Pangonal menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu ke-18 sejak 17 Februari 2016. Bersama wakilnya, Andi Suhaimi, politikus PDIP itu mengalahkan empat pasang pesaingnya pada pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015.

Berita terkait

KPK Periksa Petinggi PT KA Properti Manajemen dalam Korupsi DJKA Kemenhub

2 menit lalu

KPK Periksa Petinggi PT KA Properti Manajemen dalam Korupsi DJKA Kemenhub

Kasus korupsi di DJKA diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Tersangka Korupsi Dana Hibah Jawa Timur

23 menit lalu

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Tersangka Korupsi Dana Hibah Jawa Timur

Tersangka diperiksa KPK perihal pemberian uang kepada tersangka AS, anggota DPRD Provinsi 2019-2024 dalam pengajuan dana hibah APBD Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Hasto Sebut Pilkada Jawa Tengah dan Sulawesi Utara Sarat Intimidasi

1 jam lalu

Hasto Sebut Pilkada Jawa Tengah dan Sulawesi Utara Sarat Intimidasi

TEMPO.CO, Lumajang - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara diduga sarat dengan intimidasi oknum aparat. Ia menilai ini aksi tersebut bertentangan dengan komitmen kuat Presiden Prabowo untuk menjaga demokrasi serta tidak ikut intervensi.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Nilai Penanganan Kasus Firli Bahuri sebagai Pertaruhan Integritas Presiden

3 jam lalu

IM57+ Institute Nilai Penanganan Kasus Firli Bahuri sebagai Pertaruhan Integritas Presiden

Ada kekhawatiran posisi Firli Bahuri yang pernah menjabat Ketua KPK berpotensi digunakan sebagai bahan bargaining dalam penanganan.

Baca Selengkapnya

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Pengacara Lukas Enembe

3 jam lalu

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Pengacara Lukas Enembe

"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang telah menolak permohonan kasasi dari terdakwa Stefanus Roy Rening."

Baca Selengkapnya

Putusan PK Turunkan Hukuman Mardani H Maming Jadi 10 Tahun Penjara, KPK Singgung Soal Efek Jera

6 jam lalu

Putusan PK Turunkan Hukuman Mardani H Maming Jadi 10 Tahun Penjara, KPK Singgung Soal Efek Jera

Mahkamah Agung dalam putusan PK menurunkan hukuman Mardani H Maming menjadi 10 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

7 jam lalu

KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

Menko Polkam Budi Gunawan membentuk Desk Pencegahan Korupsi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

11 jam lalu

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

KPK menyatakan Sahbirin Noor melarikan diri setelah menjadi tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

12 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.

Baca Selengkapnya

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

12 jam lalu

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Mardani Maming.

Baca Selengkapnya