OTT Bupati Labuhanbatu Diduga Terkait Proyek di Dinas PUPR

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, 17 Juli 2018, menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di dua tempat yaitu Jakarta dan Labuhanbatu, Sumatera Utara. Dari lima orang yang dibekuk, satu diantaranya adalah Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. "Ada lima orang diamankan, termasuk Bupati Labuhanbatu,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Tempo pada Selasa malam 17 Juli 2018.

    Baca: OTT di Rumah Idrus Marham, KPK Sita Rp 500 Juta

    Agus belum menjelaskan secara rinci tentang kasus yang terkait dengan penangkapan itu. Dia hanya mengatakan penangkapan terhadap Bupati Labuhanbatu itu terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    Dari lima orang yang ditangkap itu, kata Agus, tiga diantaranya diringkus di Labuanbatu. Sedangkan dua lagi di Bandara Soekarno-Hatta. "Yang di Bandara Soekarno-Hatta itu bupati dan ajudan diamankan," ujar Agus.

    Tiga orang yang ditangkap di Labuhanbatu saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Labuhanbatu. Sedangkan barang bukti yang disita salah satunya adalah uang berjumlah ratusan juta rupiah.

    Pangonal Harahap menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu untuk periode 2016-2021. Saat ini ia sudah tiba di KPK dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK akan mengumumkan status Panganol dalam 1X24 jam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.