Profil Eni Saragih, Pimpinan Komisi 7 DPR yang Terkena OTT KPK

Sabtu, 14 Juli 2018 07:16 WIB

Eni Maulani Saragih. Dpr.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Eni Saragih baru empat bulan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam tempo singkat tersebut pula, Eni ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap terkait kewenangan komisi yang dia tangani.

"Diduga ada transaksi antara pihak swasta dan penyelenggara negara terkait kewenangan Komisi VII," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat malam, 13 Juli 2018.

Baca: Kena OTT KPK, Anggota DPR Eni Saragih Langsung Diperiksa Penyidik

Penangkapan Eni ini juga hanya berselang sembilan hari dari kemenangan suaminya di Pemilihan Bupati Tumenggung. Suami Eni, Muhammad Al Khafidz, dinyatakan sebagai bupati terpilih Temanggung berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara KPU Temanggung pada Rabu, 4 Juli lalu.

Eni merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X yang meliputi Lamongan dan Gresik. Kendati maju dari dapil tersebut, Eni tercatat berdomisili di Larangan, Kota Tangerang, Banten.

Advertising
Advertising

Perempuan yang lahir di Jakarta pada 13 Mei 1970 ini memulai karir politiknya di DPR sejak tahun 2014. Sejak awal, dia duduk di Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Sempat dimutasi ke Komisi Pemerintahan pada 2015, Eni kembali ke Komisi Energi pada Maret 2018 dan didapuk sebagai wakil ketua komisi.

Sebelum melenggang ke Senayan, Eni menjabat sebagai komisaris di dua perusahaan energi. Pada periode 2011-2014, Eni menjadi komisaris di PT Raya Energi Indonesia dan PT Nugas Trans Energi.

Eni merupakan lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta angkatan 1990-1994. Pada 2004-2008, dia kembali menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, kemudian melanjutkan studi master di Universitas Trisakti pada 2011-2013.

Eni adalah kader yang aktif di beberapa organisasi sayap dan binaan Partai Golkar. Dia menjabat sebagai Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan DPP Partai Golkar periode 2016-2019. Eni juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua Musyawarah Kegiatan Gotong Royong (MKGR), organisasi sayap Partai Golkar. Jabatan itu dia emban di periode 2015-2019.

Baca: Suap Eni Saragih Diduga Terkait Kewenangan Komisi VII DPR

Sebelumnya, Eni juga pernah aktif di organisasi kepemudaan binaan kader Partai Golkar yang lain, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dia pernah menjadi Bendahara Umum KNPI pada 2002-2005 dan diangkat menjadi Ketua DPP KNPI pada 2005-2008.

Eni juga masih menjabat sebagai Bendahara Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sejak 2010 dan Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Karya per 2008. Dia juga pernah aktif di Pengajian Al Hidayah sebagai wakil bendahara pada 2004-2009.

Eni ditangkap KPK di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham. Dia dijemput penyidik KPK saat tengah menghadiri acara di rumah kolega separtai tersebut. KPK juga menangkap sembilan orang lainnya, meliputi staf ahli, sopir,dan pihak swasta. Dari OTT itu, KPK menyita uang senilai Rp 500 juta.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | TAUFIQ SIDDIQ | WIKIDPR

Berita terkait

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

29 menit lalu

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.

Baca Selengkapnya

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

52 menit lalu

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Mardani Maming.

Baca Selengkapnya

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

2 jam lalu

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

Pengacara Tom Lembong akhirnya buka suara soal LHKPN yang dilaporkan kliennya tidak memiliki aset rumah, tanah, dan kendaraan.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

3 jam lalu

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

Pada reuni aksi 411 yang digelar di Patung Kuda Monas, seorang orator menyoroti cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capim KPK.

Baca Selengkapnya

Kejagung Pindahkan Tahanan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur

3 jam lalu

Kejagung Pindahkan Tahanan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur

Kejagung memindahkan lokasi penahanan tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan terpidana pembunuhan Ronald Tannur. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

3 jam lalu

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

KPK mengungkapkan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor di PN Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

6 jam lalu

Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

Kondisi penanganan perkara Firli Bahuri menjadi kondite untuk mengukur kinerja Irjen Karyoto, jika tidak selesai selama ia menjabat, ada kegagalan

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

15 jam lalu

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

1 hari lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

1 hari lalu

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.

Baca Selengkapnya