Brimob Detasemen A, Polda Papua dari Jayapura saat tiba di Polsek Miru, Timika, Papua, 13 Agustus 2014. Kepolisian Daerah Papua mengirim dua peleton Brimob Den A dari Jayapura untuk membantu aparat Kepolisian Mimika mengamankan situasi pasca bentrok. ANTARA/Spedy Paereng
TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mengakui menggunakan helikopter dalam mengamankan wilayah Kabupaten Nduga, Papua, dari serangan kelompok kriminal bersenjata. "Benar, kami menggunakan helikopter," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal saat dikonfirmasi, Jumat, 13 Juli 2018.
Menurut Iqbal, keberadaan helikopter dibutuhkan untuk menghadapi kondisi medan yang berupa pegunungan. Sebab, tanpa helikopter, kata dia, polisi sulit menjangkau kawasan itu.
Iqbal berujar polisi memang melakukan operasi penegakan hukum bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nduga. Petugas, kata Iqbal, dilengkapi dengan persenjataan cukup. "Kami pakai senjata karena kami berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata," ucapnya.
Menurut Iqbal, operasi penegakan hukum digelar untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata. Sebab, Iqbal melanjutkan, kelompok kriminal itu kembali melakukan penyerangan tidak hanya terhadap polisi, tapi juga warga setempat.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan polisi dan TNI sudah berkoordinasi untuk mengejar kelompok bersenjata yang menyerang di sejumlah tempat di Papua. Dia juga mengklaim sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
Namun Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge melayangkan protes terhadap tindakan aparat gabungan TNI-Polri yang menyerang Kampung Alguru di Kenyam. Menurut dia, operasi tersebut dilaksanakan secara tertutup dan tak diketahui pemerintah daerah. Serangan tiba-tiba itu juga memicu perlawanan dari kelompok bersenjata yang tengah bersembunyi.
Akibat baku tembak ini, menurut Wentius, warga setempat langsung mengungsi ke hutan arah Agats dan Mimika. Wentius menyebut sejumlah warga mengalami trauma dan luka-luka. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Nduga meminta Polri dan TNI menarik pasukannya. “Bupati dan wakil ada di sini, kenapa tidak dilapori? Orang-orang ini (aparat) harus ditarik," tutur Wakil Bupati Nduga.
