TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan partainya masih belum menentukan calon presiden yang akan diusung pada pilpres 2019. "Saat ini Demokrat tak punya calon presiden," ujar SBY kepada awak media di rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

SBY menuturkan penggodokan capres dan cawapres yang akan diusung Demokrat tengah ditentukan. Hal itu, kata dia, juga dibahas dalam sidang majelis tinggi Demokrat kemarin. "Kami membahas dengan sangat serius kemarin. Opsi yang ada, kriteria yang kami pilih, mekanisme, sampai dengan Demokrat mengusung capres A cawapres B," katanya.

Baca juga: Kelakar Prabowo Mau Ajak SBY Ketemu untuk Nyanyi Bareng

Dalam sidang majelis tinggi kemarin, kata SBY, Demokrat juga menjaring suara dari para pimpinan cabang, daerah, serta pusat. Menurut dia, Demokrat akan menentukan usungan capres berdasarkan kriteria harapan rakyat. "Jadi mudah-mudahan segera bisa kami putuskan, tetapi politik saat ini masih sangat cair dan dinamis," ucapnya.

Demokrat sampai sekarang belum menentukan ke arah mana akan berkoalisi. Hingga saat ini, diketahui baru ada dua koalisi yang sudah memantapkan diri untuk pilpres 2019.

Koalisi pertama yaitu kubu pemerintah yang mendukung calon inkumben Presiden Joko Widodo terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di kubu oposisi, koalisi berisikan Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Beberapa partai yang belum menentukan sikap salah satunya Partai Demokrat serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Berkarya. PAN digadang-gadang akan berlabuh di kubu oposisi, sedangkan PKB akan bertengger di kubu pemerintah.

Baca juga: Gerindra: Prabowo dan SBY Segera Bertemu Bahas Koalisi di Pilpres

Partai Demokrat sempat ingin membangun poros ketiga yang disebut koalisi kerakyatan dalam pilpres 2019. Poros yang dicetuskan oleh SBY itu hingga saat ini masih sebatas wacana. Demokrat masih berharap uji materi UU di Mahkamah Konstitusi terkait Presidensial Treshold 20 persen, disahkan menjadi 0 persen.

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya masih mempertimbangkan banyak hal terkait koalisi pilpres 2019 mendatang. "Kepentingan kami di 2019 sangat besar, makanya kami harus sangat ekstra hati-hati dalam menentukan sikap," ujar Ferdinand melalui sambungan telepon kepada Tempo, Ahad dua hari lalu.