TEMPO.CO, Jakarta-Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie mengatakan praktisi hukum Yusril Ihza Mahendra terlibat dalam penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang diteken presiden kala itu, Megawati Soekarnoputri. Aturan itu menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk para pemilik bank yang berhutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Seingat saya (Megawati) menugaskan Pak Yusril sebagai Menteri Kehakiman untuk menyusun (aturannya)," kata Kwik Kian Gie dalam sidang perkara korupsi penerbitan SKL BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Baca: Kasus BLBI, Kwik Kian Gie: Keputusan Megawati Berakibat Fatal

Syafruddin didakwa merugikan negara dalam penerbitan SKL untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). KPK mendakwa eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu memperkaya pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim, lewat penerbitan SKL itu. Adapun Yusril yang menjabat Menteri Kehakiman era Megawati menjadi pengacara Syafruddin saat ini.

Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang diteken pada Desember 2002 itu mendasari kewenangan BPPN mengeluarkan SKL. SKL tersebut memberi jaminan pembebasan dari segala tuntutan hukum kepada para penerima BLBI yang dianggap telah melunasi utangnya.

Berdasarkan inpres itu para debitor penerima BLBI dianggap sudah menuntaskan utangnya walaupun hanya membayar 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Berpijak pada bukti itulah para debitor yang kasusnya dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara.

Simak: Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie Bakal Bersaksi di Sidang BLBI

Kwik menjabat sebagai Menteri Bappenas sekaligus mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) saat aturan tersebut dibahas. KKSK adalah lembaga yang membawahi BPPN.

Kwik mengatakan pembahasan penerbitan Inpres SKL BLBI dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam dua pertemuan pertama, kata dia, hadir Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan Boediono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi dan Jaksa Agung M.A. Rahman.

Dalam rapat itu dibahas rencana menerbitkan SKL untuk para obligor yang dianggap kooperatif. Dalam dua pertemuan itu Kwik menentang keras proposal tersebut. Rapat tidak mencapai kesimpulan. Namun dalam pertemuan ketiga yang diikuti jajaran menteri yang sama plus Yusril selaku Menteri Hukum dan Perundang-undangan akhirnya Inpres itu disetujui.

Kwik mengaku tak sempat menyampaikan protes. Dia mengatakan tak berkutik karena menteri lainnya lebih banyak menyampaikan pendapat. Presiden Megawati akhirnya setuju mengeluarkan Inpres yang mendasari penerbitan SKL untuk para obligor yang dianggap kooperatif. Saat menutup rapat, kata Kwik, Mega memerintahkan Yusril menyusun draf aturan tersebut.

Lihat: Kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung Pertanyakan Peran BI

"Dalam rapat kabinet terbatas yang terakhir saya tidak banyak protes, tidak banyak mengemukakan pendapat oleh karena saya tidak berdaya," kata dia. "Lalu seingat saya menugaskan Pak Yusril sebagai menteri kehakiman untuk menyusunnya."

Ditemui usai sidang, Yusril membantah pernyataan Kwik. Dia mengatakan draf Inpres tersebut dibuat Menteri Sekretaris Kabinet yang waktu itu dijabat Bambang Kesowo. Menurutnya Menteri Kehakiman tidak berwenang membuat draf Inpres.

"Setelah dicek aslinya, ternyata di situ ada salinan tertanda oleh Deputi Sekretaris Kabinet Lambok Bahartan. Jadi jelas itu dari Sekretariat Kabinet, tidak mungkin dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM," kata Yusril Ihza.