TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Partai Golkar Idrus Marham mengomentari pihak-pihak yang ingin Jusuf Kalla kembali menjadi calon wakil presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 nanti. Idrus mengatakan, partainya satu suara perihal kader yang akan diajukan menjadi cawapres Jokowi.

Sejauh ini, kata dia, Golkar mengusung ketua umum, Airlangga Hartarto untuk menjadi pendamping calon presiden petahana itu. Kendati begitu, Idrus mengatakan, hal itu akan dibicarakan di internal partai.

Baca: Diusulkan Cawapres 2019, Jusuf Kalla: Saya Tidak Bisa Maju Lagi

"Nanti akan kami bicarakan secara baik. Apa pun keputusannya, kami ingin supaya Golkar hanya ada satu skenario, siapa pun itu nanti," kata Idrus di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Juni 2018.

Sejumlah pihak masih menginginkan Jusuf Kalla menjadi cawapres Jokowi. Salah satunya tampak melalui permohonan uji materi yang diajukan oleh Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi yang diwakili Abda Khair Mufti, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili Agus Humaedi Abdillah, dan pemohon perorangan Muhammad Hafidz.

Mereka mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu mengatur tentang lama jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode.

Baca: Ketika Jusuf Kalla Bicara Soal Kriteria Cawapres Jokowi

Kuasa hukum penggugat, Dorel Amir mengatakan kliennya mengajukan uji materi itu lantaran ingin Jusuf Kalla maju lagi dalam Pilpres 2019 mendampingi Jokowi. Mereka menganggap belum ada figur lain yang kuat menjadi cawapres.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun sempat menyatakan tengah mengkaji kemungkinan Kalla menjadi cawapres Jokowi lagi. Sementara itu, Kalla, dalam berbagai kesempatan, mengatakan tak bisa maju lagi lantaran terbentur UUD 1945.

Jusuf Kalla mengakui beberapa orang memang memiliki argumentasi lain mengenai konstitusi. Namun dia berujar ingin menghargai UUD 1945 yang telah diamandemen untuk menghindari seseorang menjabat tanpa batas. "Tentu kita tidak ingin lagi terjadi masalah,” ujar mantan Ketua Umum Golkar ini di Hotel Aryaduta, Senin, 26 Februari 2018.

INDRI MAULIDAR | VINDRY FLORENTIN