Keluarga Tahanan KPK Dapat Waktu Besuk Lebih Lama Saat Lebaran

Senin, 11 Juni 2018 09:46 WIB

Petugas menyiapkan tenda sebagai ruang tunggu pengunjung tahanan di halaman Rumah Tahanan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, 5 Juli 2016. Kunjungan Lebaran di rutan ini berlaku pada Rabu-Jumat, 6-8 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan waktu kunjungan lebih lama bagi keluarga tahanan saat hari raya Idul Fitri tahun ini. Selama dua hari Lebaran, keluarga dapat membesuk selama tiga jam.

"Untuk kunjungan pada hari raya Idul Fitri 1 dan 2 Syawal, waktu tersebut berdasarkan keputusan pemerintah," ucap juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan tertulis, Ahad, 10 Juni 2018. Biasanya, waktu besuk bagi tahanan KPK hanya dua jam.

Baca: Kata KPK Soal Dua Kepala Daerah Disuap Kontraktor yang Sama

Febri mengatakan, pada hari pertama Lebaran, yang diperkirakan jatuh pada 15 Juni 2018, jadwal kunjungan keluarga pada pukul 08.30-11.30 WIB atau lebih pagi dari waktu kunjungan reguler. Sedangkan pada hari kedua Lebaran, 16 Juni 2018, waktu kunjungan mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

Baca: KPK: Penyerahan Diri Syahri Mulyo dan Samanhudi Bakal Meringankan

Advertising
Advertising

Febri berujar, sepekan menjelang Lebaran, KPK juga tetap membuka waktu besuk pada Senin dan Kamis. Waktunya selama dua jam, mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. "Jadwal kunjungan keluarga tahanan besok Senin dan Kamis tetap dibuka mulai pukul 10.00 hingga 12.00," ucapnya.

Saat ini, sejumlah tersangka korupsi masih mendekam di Rumah Tahanan KPK. Mereka antara lain tersangka kasus korupsi e-KTP, Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Ada juga sejumlah kepala daerah, seperti Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, serta dua kepala daerah yang paling anyar menghuni Rutan KPK, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Baca: 5 Kemiripan OTT Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung oleh KPK

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

10 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

10 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

12 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

13 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

15 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

22 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya