Kata KPK Soal Dua Kepala Daerah Disuap Kontraktor yang Sama

Reporter

Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait OTT terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X, di Gedung KPK, Jakarta, 5 Mei 2018. Sejumlah barang bukti itu diduga merupakan suap untuk pemulusan usulan transfer anggaran perimbangan pusat-daerah dalam APBN Perubahan 2018. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berkomentar perihal kontraktor bernama Susilo Prabowo yang menyuap dua kepala daerah, yaitu Bupati Tulungagung Samanhudi Anwar dan Wali Kota Blitar Syahri Mulyo.

“Namanya juga bisnis, itu hak seseorang mengembangkan bisnis. Jangankan antarkabupaten, antarnegara juga disarankan.Yang tidak disarankan ialah terlibat tindak pidana korupsi,” kata Saut saat dihubungi Tempo pada Ahad, 10 Juni 2018.

Baca: PDIP Belum Pecat Kader yang Jadi Tersangka KPK

Susilo, yang merupakan Direktur PT Moderna Teknik Perkasa, diduga menyuap Samanhudi dan Syahri. KPK menduga Susilo memberikan suap Rp 1 miliar kepada Syahri melalui pihak swasta, Agung Prayitno. KPK menduga pemberian itu terkait dengan fee proyek infrastruktur peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan di Blitar, KPK menduga Susilo memberikan suap kepada Samanhudi sebesar Rp 1,5 miliar melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo terkait dengan proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. KPK menduga fee itu bagian dari 8 persen yang menjadi jatah untuk Wali Kota Blitar dari total fee 10 persen yang disepakati. "Bisnis dan transaksi yang tidak sehat itu tidak membangun negara yang bersih," ucap Saut.

Baca: KPK: Penyerahan Diri Syahri Mulyo dan Samanhudi Bakal Meringankan

Saut berujar, untuk mencegah korupsi yang melibatkan pengusaha, KPK membuat nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Dalam nota kesepahaman tersebut, KPK membangun Komite Advokasi Nasional (KAN) di Jakarta serta Komite Advokasi Daerah (KAD) di provinsi, kabupaten, dan kota.

“KPK mempertemukan pengusaha dengan pemerintah atau regulator di pusat dan di daerah agar bisnis dilakukan dengan integritas bisnis, aturan, nilai-nilai, dan persaingan sehat,” tutur Saut.

Baca: 5 Kemiripan OTT Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung oleh KPK






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

7 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

10 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.