TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membenarkan rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ferdinand mengatakan pertemuan kedua elit partai itu memang sedang dijadwalkan.

"Rencana pertemuan SBY dan Prabowo memang sedang dijadwalkan dan sedang direncanakan dalam rangka membicarakan kemungkinan koalisi ke depan," kata Ferdinand melalui pesan kepada Tempo pada Ahad, 10 Juni 2018.

Rencana pertemuan SBY dan Prabowo sebelumnya dikemukakan oleh beberapa politikus Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan SBY dan Prabowo kemungkinan akan bertemu setelah Lebaran.

Baca: Gerindra: Pertemuan Prabowo dan SBY Digelar Setelah Lebaran

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pertemuan akan berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Menurut dia, pertemuan itu sekaligus kunjungan balasan SBY setelah Juli tahun lalu Prabowo berkunjung ke rumah SBY di Puri Cikeas, Bogor.

Ferdinand mengatakan para pejabat kedua partai akan mengawali pertemuan terlebih dulu sebelum SBY dan Prabowo bertemu nantinya. "Mungkin di tingkat sekretaris jenderal dulu untuk mengawali pembicaraan sebelum sampai pada pertemuan puncak antara SBY dan Prabowo," ujarnya.

Baca: Bentuk Koalisi Kerakyatan, Demokrat Akan Ajukan JR UU Pemilu

Kendati bersiap menggelar pertemuan dengan Gerindra, Ferdinand berkukuh Demokrat tak tertarik dengan koalisi keumatan. Koalisi keumatan sebelumnya dicetuskan oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Rizieq mendorong Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang bergabung dan membentuk koalisi keumatan itu.

Ferdinand mengatakan Demokrat tetap ingin menggunakan nama koalisi kerakyatan. Dia berpendapat nama koalisi keumatan mengesankan kelompok muslim saja dan kurang merangkul kelompok lainnya. Ferdinand tetap khawatir kendati sejumlah politikus PKS, Gerindra, dan PAN mengatakan bahwa koalisi keumatan tersebut tidak terbatas pada umat Islam saja. "Kami mendukung apapun namanya, tapi kami memang lebih suka mengunakan nama kerakyatan. Karena umat juga ada dalam kata rakyat," ujarnya.

Baca: SBY: Saya Nggak Mau Bicara Politik Dulu