Tiga Kepala Daerahnya Tersangka KPK, PDIP: Ada yang Mendesain
Reporter
Alfan Hilmi
Editor
Endri Kurniawati
Sabtu, 9 Juni 2018 12:06 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga kepala daerah pekan ini ada campur tangan politik. Menurut dia, di tahun pemilu, apapun bisa dipolitisasi.
“Kami siapkan (tandingannya), ini politik. Ada yang mendesain,” kata Eva saat dihubungi, Sabtu 9 Juni 2018.
Baca:
Tersangka KPK Bupati Tulungagung Menghilang, Videonya Malah Viral
Wali Kota Blitar Tersangka, PDIP Terkejut OTT ...
Kurang dari sepekan, tiga pimpinan daerah dari PDIP menjadi tersangka baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya adalah Tasdi, Ketua DPC PDIP dan Bupati Purbalingga, Ketua DPC PDIP Blitar sekaligus Bupati Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan calon bupati Tulungagung inkumben dari PDIP Syahri Mulyo. Mereka diduga menerima suap dari swasta untuk pengadaan barang dan jasa di daerah yang mereka pimpin.
Meskipun begitu, Eva mengatakan tidak bisa menjelaskan lebih rinci skenario politik dalam penetapan tersangka itu. Ia mengatakan juga tidak bisa memberi tahu pihak yang bermain dalam skenario itu. “Tidak spesifik soal itu,” kata dia.
PDIP tak gentar menghadapi pemilihan kepala daerah nanti. Eva mengatakan dalam pemilu masyarakat melihat gagasan masing-masing partai untuk memajukan kesejahteraan. Menurut dia, tuduhan PDIP partai sebagai parta korup bukanlah demokrasi yang sehat. “PDIP paling siap untuk adu gagasan dan karya, bukan adu domba,” kata dia.
Baca:
KPK Duga Bupati Tulungagung Terima Suap Rp ...
PDIP Yakin Menang Pilkada Tulungagung Meski ...
Eva sependapat dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno yang menyebut operasi tangkap tangan KPK kemarin adalah ‘gaya baru’. Hendrawan mengaku terkejut OTT itu dilakukan secara tidak langsung atau melalui orang lain.
Hendrawan menilai, jika penetapan tersangka bisa melalui OTT tak langsung, semua orang berpotensi menjadi target OTT. “Atau setiap orang yang punya uang kas di kantor atau rumah, bisa dikerjai OTT. Bisa jadi target politisasi,” kata Hendrawan.
