3 Kepala Daerahnya Tersangka KPK, PDIP Yakin Dipercaya Masyarakat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu dinihari, 9 Juni 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu dinihari, 9 Juni 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Eva Kusuma Sundari yakin elektabilitas partainya tidak menurun meski tiga kepala daerahnya dalam sepekan ini jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Eva mengatakan tidak hanya kader PDIP yang kerap terjerat korupsi tetapi juga partai lain. “Korupsi penyakit semua partai dan dilakukan oknum masyarakat, tentu masyarakat paham karena mereka juga melihat upaya pencegahan dari kami,” kata Eva saat dihubungi, Sabtu 9 Juni 2018.

    Baca:
    Wali Kota Blitar Tersangka, PDIP Terkejut OTT ...
    PDIP Yakin Menang Pilkada Tulungagung Meski Calon Jadi Tersangka

    Kurang dari sepekan, tiga pimpinan daerah dari PDIP menjadi tersangka baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya adalah:

    • Bupati Purbalingga dan Ketua DPC PDIP Purbalingga, Tasdi

    • Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Blitar

    • Calon Bupati Tulungagung inkumben Syahri Mulyo.

    Ketiga kepala daerah itu diduga menerima suap dari swasta untuk pengadaan barang dan jasa di daerah yang mereka pimpin.

    Baca:

    Ada Calon Berstatus Tersangka, Pilkada ...
    KPK Minta Bupati Tulungagung dan Wali Kota ...

    Eva mengatakan yang membedakan PDIP dengan partai lainnya adalah keseriusan mencegah korupsi di tubuh partai. Eva mengatakan PDIP berusaha mencegah korupsi melalui pendidikan kader. Selain itu ada juga seleksi lewat rekruitmen, hingga pemecatan jika menjadi ada anggota yang menjadi tersangka kasus korupsi. “Walaupun belum berhasil,” ujar dia.

    Dalam pemilu, kata Eva, masyarakat melihat gagasan ciamik dari masing-masing partai untuk memajukan kesejahteraan. Menurut dia, tuduhan PDIP sebagai partai korup karena kadernya jadi tersangka KPK bukanlah demokrasi yang sehat. “PDIP paling siap untuk adu gagasan dan karya, bukan adu domba.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.