KPK Duga Bupati Tulungagung Terima Suap Rp 2,5 Miliar

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik di dampingi Pimpinan KPK Saut Situmorang memperlihatkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan Bupati  Bandung Barat, 11 April 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Penyidik di dampingi Pimpinan KPK Saut Situmorang memperlihatkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan Bupati Bandung Barat, 11 April 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menerima suap senilai Rp 2,5 Miliar dari seorang kontraktor bernama Susilo Prabowo. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menduga pemberian suap ini bukan yang pertama.

    "Diduga pemberian ini adalah pemberian ketiga. Sebelumnya, Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar," kata Saut di kantornya, di Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018.

    Baca: KPK Tetapkan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Tersangka

    Saut menjelaskan suap tersebut terkait dengan imbalan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Susilo Prabowo diduga sebagai kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

    KPK telah menetapkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut. Suap di Tulungagung itu diduga melibatkan Syahri Mulyo, Agung Prayitno dari kalangan swasta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulung Agung Sutrisno, dan Susilo Prabowo.

    Adapun Susilo Prabowo sebagai pihak yang diduga pemberi untuk dua perkara disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun juncto Pasal 65 KUHP.

    Baca: KPK Minta Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Serahkan Diri

    Syahri Mulyo, Agung Prayitno, dan Sutrisno sebagai pihak yang diduga menerima dalam perkara Tulungagung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Hingga kini KPK masih belum dapat menangkap Syahri Mulyo. KPK, kata Saut, memperingatkan agar Sahri Mulyo segera menyerahkan diri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.