Moeldoko Bicara Soal Kriteria Pengganti Yudi Latif di BPIP

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 8 Juni 2018 17:22 WIB

Ketua HKTI Moeldoko berjalan menembus hutan untuk memanen kopi Gunung Puntang, di Desa Cempaka Mulya, Cimaung, Kabupaten Bandung, 29 Mei 2018. Dalam kunjungan kerjanya, Moeldoko tertarik dengan potensi kopi Puntang yang menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai perlu untuk segera mencari figur lain yang memiliki kapasitas setara atau minimal mendekati Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP.

"Jadi kita semua tahu, untuk itu memang harus dicarikan figur lain yang kira-kira kapasitasnya mendekati atau sama," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018.

Baca juga: Istana Ungkap Alasan Mundur Kepala BPIP Yudi Latif

Ia mengatakan, semua orang tidak meragukan kapasitas Yudi Latif, aktivis dan cendekiawan muda yang lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964 itu.

Kemampuan Yudi Latif untuk mengarusutamakan Pancasila, menurut Moeldoko, sangat nyata karena Yudi memiliki latar belakang pemahaman Pancasila yang sangat mendalam.

Advertising
Advertising

Baca juga: Belum Dapat Hak Keuangan, Begini Aktivitas BPIP Kata Yudi Latif

"Kita lagi kering pemahaman ideologi Pancasila. Kita lebih mengagungkan ideologi lain dan seterusnya. Ini saya pikir sebuah prioritas bagi bangsa," katanya.

Moeldoko sendiri mengaku secara pribadi tidak tahu pasti alasan Yudi Latif mundur dari jabatannya sebagai Kepala BPIP tersebut.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Minta Penjelasan Mundurnya Yudi Latif dari BPIP

"Secara pribadi saya tidak tahu. Beberapa saat lalu BPIP diskusi bagaimana Pancasila bisa disosialisasikan dengan berbagai metode, kira-kira sebulan lalu," katanya.

Ketika itu, kata Moeldoko, tidak ada sama sekali pembahasan mengenai pengunduran diri. "Saya juga kaget," kata Moeldoko.

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

9 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

28 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

30 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

31 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

31 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

32 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

32 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

48 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

54 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

58 hari lalu

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?

Baca Selengkapnya