Lima Orang Ditangkap dalam OTT KPK di Blitar dan Tulungagung

Kamis, 7 Juni 2018 01:04 WIB

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jawa Timur pada Rabu 6 Juni 2018 malam.

“Unsurnya dari kepala dinas, pihak swasta, dan pihak yang berada di lokasi untuk dimintai keterangan,” ujar Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu 6 Juni 2018.

Menurut Febri Diansyah tim KPK ditugaskan di 2 daerah. Namun ia belum mau menyebutkan secara spesifik kedua daerah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun kedua daerah tersebut adalah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung.

Tempo mendapat informasi tim KPK menyegel ruang kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung.

Kedatangan tim penyidik KPK ini dibenarkan Kepala Kepolisian Resor Tulungagung Ajun Komisaris Besar Tofik Sukendar. Menggunakan kendaraan minibus, tim penyidik sempat berkoordinasi dengan aparat Polres Tulungagung dalam pergerakannya. “Benar tadi ada tim KPK kesini, kami hanya membantu operasional di lapangan,” kata Tofik Sukendar, Rabu 6 Juni 2018

Advertising
Advertising

Febri Diansyah mengatakan saat ini tim KPK sedang meminta keterangan dan menggali informasi dari lima orang yang ditangkap tersebut.

Selain mengamankan mereka, tim juga menyita uang yang dimasukan dalam dua kardus yang diestimasikan sebesar Rp 2 miliar. Uang tersebut terdiri dari pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu.

Febri mengatakan uang tersebut diduga berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur jalan di dua daerah tersebut.

“Ada beberapa proyek peningkatan jalan dan proyek sekolah . Tapi ini akan didalami lebih lanjut,” ujar Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan tim penindakan hingga saat ini masih berada di dua daerah Jawa Timur tersebut. Febri mengatakan akan memberi kabar lanjutan soal OTT tersebut dalam 1 x 24 jam ke depan.

ANTARA| HARI TRI WASONO

Berita terkait

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Soal Intervensi Mutasi ASN Kementan

28 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Soal Intervensi Mutasi ASN Kementan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran kode etik soal penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementan.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

52 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Putuskan Nurul Ghufron Langgar Kode Etik, Begini Kilas Balik Kasusnya

1 jam lalu

Dewas KPK Putuskan Nurul Ghufron Langgar Kode Etik, Begini Kilas Balik Kasusnya

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

9 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

10 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Putusan Dewas KPK yang Beri Sanksi Sedang untuk Nurul Ghufron

11 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Putusan Dewas KPK yang Beri Sanksi Sedang untuk Nurul Ghufron

IM57+ Institute menyatakan putusan Dewas KPK harus menjadi dasar bagi Pansel Capim KPK untuk mendiskualifikasi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

Kala Pimpinan KPK Beda Pendapat Soal Kaesang

13 jam lalu

Kala Pimpinan KPK Beda Pendapat Soal Kaesang

Pimpinan KPK beda suara soal Kaesang Pangarep. Ada yang meminta tetap mengklarifikasi dugaan gratifikasi, ada pula yang tidak mewajibkannya.

Baca Selengkapnya

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

19 jam lalu

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.

Baca Selengkapnya

Pansus Haji DPR Buka Opsi Libatkan Polisi dan KPK Usut Dugaan Penyimpangan Kuota Haji Tambahan

22 jam lalu

Pansus Haji DPR Buka Opsi Libatkan Polisi dan KPK Usut Dugaan Penyimpangan Kuota Haji Tambahan

Pansus Haji DPR menyesalkan sikap Kementerian Agama yang belakangan ini dinilai tidak kooperatif selama proses penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Rocky Gerung Sebut Gibran Setiap Sabtu Terima Uang dari Menteri

23 jam lalu

Respons KPK soal Rocky Gerung Sebut Gibran Setiap Sabtu Terima Uang dari Menteri

KPK buka suara soal pernyataan Rocky Gerung terkait dugaan pemberian uang oleh menteri-menteri kepada Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya