Jokowi Agendakan Pertemuan dengan Peserta Aksi Kamisan Besok

Rabu, 30 Mei 2018 23:00 WIB

Polisi berjaga saat aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi kamisan ke-538 di depan Istana Merdeka, Jakarta, 17 Mei 2018. Dalam aksinya, JSKK menilai setelah 20 tahun reformasi pemerintah gagal melaksanakan enam agenda reformasi, diantaranya penyelesaian pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan dengan ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018. Sejumlah tokoh yang hadir, di antaranya Machfud MD dan Yenti Garnasih sebagai ahli hukum, dan Usman Hamid yang dikenal sebagai pegiat HAM.

"Tadi presiden berjanji akan lebih memperhatikan korban pelanggaran HAM, sehingga besok sore Presiden mengagendakan untuk menerima keluarga korban pelanggaran HAM yang biasa disebut Aksi Kamisan," kata Yenti usai pertemuan itu, Rabu.

Baca: 20 Tahun Reformasi: PR Jokowi, Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Yenti menceritakan bahwa Jokowi memiliki keinginan untuk memperhatikan keluarga korban. Menurut Jokowi, Yenti menuturkan, pihak Istana sudah berusaha mengundang untuk bertemu, namun keluarga korban yang tak mau datang.

Usman menambahkan pihaknya telah menawari Jokowi untuk mengagendakan pertemuan dengan keluarga korban. "Langsung Presiden menyampaikan, kalau begitu besok bagaimana? Besok kebetulan Kamisan. Oh ya sudah kalau gitu besok kita jadwalkan, saya akan komunikasi dengan keluarga korban," ucapnya.

Advertising
Advertising

Baca: LBH: Publik Lupa Kejamnya Soeharto

Selain soal pertemuan dengan keluarga korban, Usman mengatakan bahwa pertemuan turut membahas kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Misalnya, Tragedi Trisakti Semanggi, Talangsari, Aceh, Tanjung Priok, Papua, dan penculikan aktivis. Sebab, kasus-kasus tersebut belum ada kemajuan sama sekali. Bahkan, kata Usman, tidak ada pelanggaran HAM baru yang diajukan ke pengadilan.

Seusai memberikan saran, Usman mengatakan bahwa Presiden Jokowi langsung meminta Jaksa Agung dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengagendakan pertemuan dengan keluarga korban pelanggaran HAM berat tersebut. "Mudah-mudahan besok bisa jadi pertemuan yang positif," kata dia. (*)

Lihat juga video: Ini Strategi Pendiri Bukalapak sehingga Dibanjiri Jutaan Pelapak


Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

20 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya