TEMPO.CO, Pontianak-Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak segan menjatuhkan hukuman pada anggota yang melanggar netralitas dalam pemilihan umum (pemilu). Menurut Hadi tidak ada toleransi bagi prajurit yang ketahuan tidak netral atau ikut dalam politik praktis.

"Ada hukumanya. Kami sudah punya buku putih, buku saku. Kapolri sudah mengeluarkan, Panglima TNI juga sudah mengeluarkan," kata Hadi usai memberi pengarahan kepada anggota TNI-Polri di Qubu Resort Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 26 April 2018.

Baca: Jika Menemukan Hoax, Panglima TNI Beri Tahukan kepada Kapolri

Kedatangan Hadi bersama Tito Karnavian merupakan rangkaian kunjungan kerja ke Pontianak dan Palangkaraya. Di dua lokasi tersebut Hadi dan Tito memberi pengarahan pada anggota TNI-Polri se-Kalimantan Tengah dan Barat.

Tito menegaskan jika ada personel yang tidak netral, maka berpengaruh pada karir yang bersangkutan. Adapun Hadi berujar seluruh aparat TNI dan Polri harus terus menjaga soliditas dan sinergitas dalam menyukseskan pilkada serentak dan pilpres. "Kami tunjukkan bahwa netralitas itu adalah harga mati bagi TNI dan Polri," kata Hadi.

Simak: Panglima TNI: Prajurit TNI dan Polri, Waspadai Kemajuan Teknologi

Hadi dan Tito sepakat mengawal kelancaran, keamanan, dan kesuksesan pilkada maupun pilpres. Tugas-tugas tersebut meliputi pengamanan distribusi logistik, pengamanan saat masa kampanye, pelaksanaan dan penetapan, hingga pasca-penetapan, terutama jika didapati adanya sengketa hasil Pilkada.

Menurut Hadi seluruh proses tersebut berjalan tertib, aman, dan konstitusional. Lebih lanjut Hadi mengingatkan TNI-Polri harus memegang teguh netralitas karena politik TNI dan Polri adalah politik negara. "Pedomani netralitas sebagai penjabaran dan pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran terhadap netralitas tersebut," kata Hadi.