PDIP Tak Akan Terbuai dengan Survei Elektabilitas Jokowi

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 24 April 2018 21:11 WIB

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan terbuai melihat sejumlah survei yang menyebut elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi paling tinggi dalam pemilu 2019. "Kami akan bekerja lebih keras lagi," katanya di Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.

Berdasarkan survei lembaga penelitian dan pengembangan Kompas, tingkat keterpilihan Jokowi meningkat. Bila pemilihan presiden dilaksanakan saat ini, Jokowi meraup tingkat keterpilihan 55,9 persen. Sedangkan enam bulan lalu, elektabilitas Jokowi 46,3 persen. Adapun tingkat keterpilihan Prabowo Subianto pada enam bulan lalu mencapai 18,2 persen. Namun menurun menjadi 14,1 persen saat survei ini berlangsung.

Baca juga: Bagi PDIP, Kampanye Hitam Jadi Tantangan Berat Jokowi di Pilpres

Menurut Hasto, hasil survei tersebut menunjukkan Jokowi diterima masyarakat Indonesia. Namun partai juga mesti ikut bertanggung jawab untuk terus bergerak ke masyarakat. "Sebab, sejatinya politik itu adalah dedikasi bagi rakyat dan bangsa," ucapnya.

Selain itu, Hasto meminta kader dan partai pendukung tidak berpuas diri melihat hasil survei yang menunjukkan angka Jokowi paling tinggi saat ini. Sebab, kata dia, hasil survei tersebut masih bisa berubah ketika ada calon lain yang menjadi lawan Jokowi.

Advertising
Advertising

"Saat dicalonkan pada 2014 lalu, elektabilitas Jokowi cukup tinggi. Akan tetapi, kemudian saat dihadapkan dengan pasangan calon lain, otomatis (turun) karena ada dua pasangan calon," tuturnya. "Kemudian biasanya akan terkoreksi pada saat awal, itu hal biasa."

Baca juga: Mengapa Fahri Hamzah Begitu Yakin Jokowi Tak Dapat Tiket Pilpres

Namun pemimpin di republik ini tidak mengacu pada elektabilitasnya. Sebab, menjadi pemimpin adalah keterbukaan dalam prinsip. Selain itu, pemimpin mesti siap menghadapi semua persoalan yang ada untuk menyejahterakan rakyatnya. "Karena itu, PDIP mencari pemimpin yang berdedikasi untuk seluruh rakyatnya. Maka akan kokoh menghadapi kompetitornya," kata Hasto.

Berita terkait

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

3 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

6 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

15 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

16 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya