SBY Sebut Soal Pemimpin Baru, Pengamat: Sulit Kalahkan Jokowi

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 24 April 2018 14:12 WIB

Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3). ANTARA/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik, Djayadi Hanan, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY soal akan ada calon pemimpin baru yang amanah, cerdas, serta mengerti keinginan rakyat. Menurut Djayadi, siapa pun calon yang akan diajukan SBY dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019, akan sulit mengalahkan Joko Widodo atau Jokowi.

"Dalam sisa waktu tiga bulan ini, jelang pendaftaran capres-cawapres Agustus mendatang, sulit jika ada pemimpin baru yang akan bisa memenangi pilpres 2019," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 24 April 2018.

Sebelumnya, SBY mengatakan akan menghadirkan pimpinan baru itu di depan para ulama Banten pada Ahad, 22 April 2018.

Baca juga: Sohibul: Utusan SBY Tawarkan Poros ke-3 ke PKS

Namun SBY tidak melanjutkan pembicaraannya soal siapa sosok pimpinan baru tersebut. Dia hanya mengatakan akan memasangkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden yang mengerti keinginan rakyat.

Advertising
Advertising

Menurut Djayadi, jika pun SBY mempunyai sosok pemimpin baru dalam pilpres 2019, sosok tersebut seharusnya sudah muncul dari beberapa waktu terakhir. Sebab, lawan yang akan dikalahkan adalah Jokowi, seorang inkumben dengan elektabilitas tinggi.

Djayadi menuturkan pemimpin baru yang dimaksud SBY setidaknya merupakan sosok yang dominasinya melebihi Jokowi. "Dan sosok seperti itu belum ada terlihat," ucapnya.

Selain itu, kata Djayadi, Partai Demokrat harus menentukan sikap berkoalisinya jika memang mempunyai capres tersendiri. Sementara Partai Demokrat belum memiliki sikap final apakah bergabung dengan kubu Jokowi, Prabowo, atau akan membentuk poros baru.

Baca juga: Wiranto-SBY Bertemu, PDIP: Demokrat Gabung Memperkuat Jokowi

Djayadi menjelaskan, jika memang akan mengusung capres sendiri, peluang tersebut hanya terbuka dengan membentuk poros baru. "Kalau bergabung dengan kubu Jokowi atau Prabowo, sulit untuk bisa mengganti dua nama capres itu dengan pemimpin baru yang dimaksud SBY," katanya.

Sedangkan, untuk peluang poros baru, kata Djayadi, Partai Demokrat membutuhkan dua partai koalisi. Bisa dengan mengajak Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, tapi itu bukan hal mudah.

Djayadi melihat pernyataan SBY tersebut lebih ke arah sikap Partai Demokrat. "Partai Demokrat yang masih membuka semua peluang, apakah akan bergabung dengan kubu Jokowi atau Prabowo," tuturnya.

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

54 menit lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

1 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

2 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

3 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

4 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Apa itu Skandal Watergate yang Menyeret Presiden AS Richard Nixon Berujung Mundur?

7 jam lalu

Apa itu Skandal Watergate yang Menyeret Presiden AS Richard Nixon Berujung Mundur?

Skandal Watergate adalah salah satu peristiwa kelam dalam politik tingkat tinggi di Amerika Serikat

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

8 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

9 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

10 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

10 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya