Panglima TNI: Prajurit Jangan Ikut Sebarkan Isu Tak Jelas

Rabu, 18 April 2018 09:11 WIB

Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi "hoax". ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto meminta prajurit dan PNS TNI tidak ikut meneruskan atau menyebarkan isu-isu tidak jelas yang dibuat pihak tak bertanggung jawab. Tujuannya agar dapat membawa kesejukan untuk masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden 2019.

“Masyarakat harus lebih dewasa dalam bersikap di media sosial,” demikian pesan tertulis Panglima TNI yang dibacakan Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Polkamnas Panglima TNI Laksda Muchammad Richad pada upacara 17-an di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 17 April 2018. Menurut Panglima, kegaduhan yang ditimbulkan oleh pesan yang tidak jelas akan merugikan masyarakat sendiri.

Baca: Panglima Tegaskan Netralitas Prajuit TNI dalam...

Jika masyarakat meminta konfirmasi, kata Hadi, prajurit TNI bisa menyampaikan penjelasan yang tidak memperkeruh suasana. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini telah disadari para pendahulu dan pendiri bangsa, sehingga menjadikan Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia.

“Sejak awal, para pendiri negara ini telah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kesukuan, agama, dan golongan.” Menurut Hadi, kesadaran itu harus terus dipegang dan dijadikan pedoman agar bangsa Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam ini dapat menjadi bangsa yang besar, maju, dan disegani bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.

Advertising
Advertising

Baca: Panglima TNI: Kasus Tank dan Kapal...

Hadi mengatakan kesadaran untuk menghormati dan menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan yang lebih besar akan selalu menjadi simpul strategis pemersatu bangsa. Ia berpesan agar keikutsertaan beberapa purnawirawan TNI dalam pilkada tidak boleh mempengaruhi netralitas prajurit TNI.

Tugas TNI, kata Panglima TNI, adalah mengamankan dan menjamin suksesnya pesta demokrasi. "Tidak boleh dirusak oleh sikap yang tidak netral.”

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

5 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

11 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

12 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

15 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

16 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

16 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

17 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

19 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

19 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

23 hari lalu

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.

Baca Selengkapnya