TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tingkat SMA dan SMK bisa dilakukan 100 persen pada 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan untuk tingkat SMA dan SMK, target itu bisa dilaksanakan, tetapi yang masih terkendala di tingkat SMP sederajat.

"Karena SMP banyak yang di remote area (wilayah terdepan, terluar, dan terbelakang) dan mudah-mudahan mulai tahun ini kami berikan afirmasi untuk SMP di wilayah perbatasan dan tertinggal bisa segera terpenuhi," kata Muhadjir di Jakarta, Senin, 2 April 2018.

Baca juga: Menteri Muhadjir Effendy Klaim UNBK 2018 tanpa Kendala

Mulai hari ini hingga Kamis, 5 April 2018, siswa SMK melaksanakan ujian nasional. Sejauh ini, kata Muhadjir, yang sudah melaksanakan UNBK 100 persen ada di 19 provinsi. Sedangkan, sisanya masih ada yang 90 persen, 80 persen, dan paling rendah 60 persen.

Jumlah peserta UN 2018 naik dari 7,7 juta peserta di tahun 2017 menjadi 8.1 juta peserta. Dari jumlah itu, 78 persen telah melaksanakan UNBK.

Daerah yang masih rendah pelaksanaan UNBK-nya berada di wilayah terpencil, yang akan menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan di tahun depan. "Kami prioritaskan untuk memberikan bantuan yang diperlukan supaya bisa segera memenuhi ketentuan, standar sehingga bisa melaksanakan UNBK."

Kata Muhadjir, salah satu wilayah yang masih tertinggal adalah Maluku Utara. Bahkan, Muhadjir akan berkunjung langsung untuk pelaksanaan ujian nasional di Kabupaten Morotai dan Taliabu di Maluku Utara. "Morotai masih mending. Taliabu ini bahkan bandara pun belum ada. Dari Ternate butuh dua hari menggunakan kapal baru sampai," ucapnya. "Saat UN SMP saya usahakan ke sana."

Baca juga: Mendikbud Tinjau Pelaksanaan UNBK di Dua SMK Negeri Jakarta

Menurut dia, provinsi di Jawa dianggap sudah selesai dalam membangun infrastruktur UNBK. Untuk itu, pihaknya akan lebih fokus kepada wilayah pinggiran yang selama ini belum siap melaksanakan UNBK.

Adapun daerah yang kategori pinggiran tersebut, kata Muhadzir, bahkan belum terjangkau aliran listrik dan internet. Selain itu, pengiriman bahan untuk ujian yang masih berbasis kertas pun juga terkendala. "Tapi, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kertas ujian sudah sampai sebulan sebelum pelaksanaan dan di bawah pengawasan aparat," ucapnya.