Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

Rabu, 28 Maret 2018 16:01 WIB

Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo bersaksi untuk terdakwa e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 22 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan untuk mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Jaksa KPK, Kiki Ahmad Yani, mendakwa Anang telah memperkaya diri sendiri dan korporasinya senilai Rp 79 miliar dari proyek tersebut.

"Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya korporasi yang merupakan perusahaan milik terdakwa sejumlah Rp 79 miliar," kata Kiki di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.

Baca: Kasus E-KTP, Setya Novanto Jadi Saksi Anang Sugiana

PT Quadra Solution yang dipimpin Anang merupakan salah satu anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), pemenang tender dalam proyek pengadaan e-KTP. Konsorsium PNRI beranggotakan Perusahaan Umum (Perum) PNRI sebagai ketua konsorsium, PT Sucofindo (Persero), PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, dan PT Quadra Solution.

PT Quadra bersama PT LEN mendapat tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), termasuk jaringan komunikasi dan data.

Advertising
Advertising

Baca: Di Sidang Setya Novanto, Anang Sugiana Ungkap Ada Uang ke DPR

Jaksa mengatakan keuntungan Rp 79 miliar untuk PT Quadra bersumber dari pembayaran konsorsium, yang seluruhnya berjumlah Rp 1,950 triliun. Sedangkan realisasi pekerjaan barang yang dilakukan perusahaan itu hanya Rp 1,871 triliun.

Atas perbuatannya, Anang Sugiana didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berita terkait

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

10 Mei 2019

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Ganjar Pranowo mengatakan terdapat sekitar 100 kabupaten yang harus mencetak e-KTP sehingga dibutuhkan penambahan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kasus E-KTP, Anang Sugiana Divonis 6 Tahun Penjara

30 Juli 2018

Kasus E-KTP, Anang Sugiana Divonis 6 Tahun Penjara

Terjerat kasus e-KTP, terdakwa Anang Sugiana Sudiharjo, divonis 6 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Kasus E-KTP, Anang Sugiana Sudihardjo Dituntut 7 Tahun Penjara

28 Juni 2018

Kasus E-KTP, Anang Sugiana Sudihardjo Dituntut 7 Tahun Penjara

Anang Sugiana disebut ikut memperkaya sejumlah orang termasuk, Setya Novanto dan pengusaha Andi Narogong sehingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Baca Selengkapnya

17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

6 Juni 2018

17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

Sudah dua bulan, 17 ribu warga Kota Bogor pemohon kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belum menerima kartu identitasnya itu meski sudah PRR.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

14 April 2018

Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

Salah satu sebab tingginya jumlah pemilih yang belum punya e-KTP adalah adanya anggapan merekam e-KTP bertentangan dengan kepercayaan.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

4 April 2018

Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

Presiden Jokowi juga meminta agar Kemendagri melakukan metode jemput bola untuk perekaman e-KTP bagi warga di daerah terpencil.

Baca Selengkapnya

Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar, Anang Sugiana Tak Ajukan Eksepsi

28 Maret 2018

Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar, Anang Sugiana Tak Ajukan Eksepsi

PT Quadra Solution, perusahaan yang dipimpin Anang Sugiana, menjadi salah satu pemenang tender dalam pengerjaan proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya

ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

24 Maret 2018

ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

ICW mendorong KPK untuk memeriksa nama-nama yang disebutkan menerima aliran dana e-KTP.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

24 Maret 2018

Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

Puan Maharani menjelaskan selama bertugas di DPR dirinya tidak pernah ikut terlibat dalam pembahasan proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya

6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

23 Maret 2018

6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

Atasi pemilih tak punya E-KTP, Bawaslu buka posko.

Baca Selengkapnya