KPK Klarifikasi Kegiatan Pencegahan yang Libatkan Zumi Zola

Reporter

Alfan Hilmi

Rabu, 21 Maret 2018 13:42 WIB

Gubernur Jambi Zumi Zola menunggu untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 15 Februari 2018. Zumi Zola diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menugaskan petugas dari Direktorat Pengawasan Internal KPK untuk mengklarifikasi kegiatan pencegahan korupsi di Jambi yang melibatkan tersangka korupsi Zumi Zola. "Untuk memastikan peristiwa yang terjadi secara lebih lengkap di Jambi kemarin," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui siaran persnya, Rabu 21 Maret 2018.

KPK juga akan menyelidiki kronologi penugasan kegiatan pencegahan di sana. Meski begitu Febri mengatakan kegiatan itu penting karena termasuk bagian dari tugas pencegahan korupsi oleh KPK. "Kami memperhatikan juga keseimbangan pelaksanaan tugas KPK yakni penindakan dan pencegahan," kata Febri.

Baca: KPK: Zumi Zola Ditetapkan Tersangka Sejak 24 ...

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK menghentikan kegiatan pencegahan bertajuk Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi karena melibatkan Zumi yang saat ini berstatus tersangka korupsi. Acara berlangsung sejak 19 Maret hingga 23 Maret 2018.

ICW meminta KPK memeriksa pegawai atau pejabat KPK yang menjadi penanggung jawab kegiatan itu karena dianggap melanggar kode etik.

Febri mengatakan kegiatan pencegahan itu dilakukan dengan institusi Provinsi Jambi bukan dengan Zumi secara pribadi. Ia menegaskan kegiatan itu tidak ada hubungannya dengan penyidikan kasus Zumi Zola yang sedang berlangsung. “Tentu itu harus dilihat sebagai pelaksanaan kerja KPK di bidang pencegahan.”

Baca juga:
Geledah Rumah Zumi Zola, KPK Temukan Uang ... Imigrasi: Zumi Zola Dicegah KPK Bepergian ke ...

Namun, kata Febri, KPK akan mempertimbangkan kritik publik mengenai aspek kepantasan karena pegawai KPK duduk bersama dengan tersangka korupsi dalam sebuah acara. “Jika itu menjadi perhatian publik dan ada pertanyaan apakah itu tepat atau tidak dilihat, tentu itu akan jadi pertimbangan juga,” kata Febri.

Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2018. Ia disangka menerima gratifikasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, pengembangan dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018. Mantan bupati Tanjung Jabung Timur itu diduga menerima Rp6 miliar dari sejumlah kontraktor penggarap proyek di Jambi.



Advertising
Advertising

Berita terkait

Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

2 jam lalu

Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

Kondisi penanganan perkara Firli Bahuri menjadi kondite untuk mengukur kinerja Irjen Karyoto, jika tidak selesai selama ia menjabat, ada kegagalan

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

10 jam lalu

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

21 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

1 hari lalu

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.

Baca Selengkapnya

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

1 hari lalu

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

1 hari lalu

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

2 hari lalu

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

2 hari lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

2 hari lalu

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menyimpulkan mpenggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tidak termasuk gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

2 hari lalu

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

Kejaksaan sudah menyampaikan kepada Polda Metro perihal kekurangan yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya