TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan pemerintah kebobolan soal eksekusi mati terhadap buruh migran Muhammad Zaini Misrin di Arab Saudi. "Sekarang ini kebobolan," kata Fahri Hamzah saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Selasa, 20 Maret 2018.

Kemampuan deteksi pemerintah terhadap buruh migran, kata Fahri, seharusnya semakin kuat. “Tidak boleh ada pekerja migran yang tidak terkontrol.” Kecuali pekerja yang datangnya gelap dan sudah tidak punya data diri Indonesia.

Baca:
Zaini Misrin Buruh Migran di Saudi Arabia Sejak ...
Zaini Misrin Berpesan agar Anaknya Tidak Jadi ...

Fahri menyarankan agar pemerintah melakukan advokasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Menurut dia diplomasi Indonesia relatif lebih baik di masa lalu, sehingga pemerintah bisa mengidentifikasi masalah.

Muhammad Zaini Misrin diseksekusi mati dengan cara dipancung pada Ahad, 18 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 waktu Mekah atau sekitar 15.30 waktu Jakarta. Buruh migran asal Kamal, Bangkalan, Madura itu dinyatakan pengadilan membunuh majikannya pada 2004. Kalangan lembaga swadaya masyarakat menilai banyak kejanggalan dan pelanggaran hukum sehingga peradilan Zaini tidak dilakukan secara jujur dan adil. Hingga akhir hayatnya, Zaini membantah vonis hakim yang menyatakannya membunuh Abdullah, majikannya.

Baca:
Anak Buruh Migran Zaini Misrin Ingin Jenazah Ayahnya Dipulangkan
Disebut 'Babu', Buruh Migran Anggap Fahri ...

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan bahwa pemerintah sudah habis-habisan menangani kasus Zaini.

“Sejak zaman Presiden SBY, kemudian Presiden Jokowi, pemerintah sudah 'all out' melakukan pembelaan," kata Nusron Wahid, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 19 Maret 2018. Setelah ada informasi eksekusi, ujar dia, tim juga langsung mengunjungi keluarga Zaini di
Madura.

Nusron menjelaskan pada Januari 2017, Presiden Joko Widodo menyampaikan surat kepada Raja Saudi untuk menunda eksekusi guna memberi kesempatan pengacara untuk mencari bukti-bukti baru kasus Zaini. Pada Mei 2017, surat Presiden ditanggapi Raja yang intinya menunda eksekusi selama enam bulan.

Simak: Eksekusi Mati TKI Zaini Misrin, Jokowi 3 Kali ...

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah menyayangkan eksekusi mati terhadap Zaini. Sebab, eksekusi mati dilakukan saat proses peninjauan kembali kedua baru dimulai. "Jadi belum ada kesimpulan (akhir) resmi terhadap peninjauan kembali kedua yang diajukan," kata Iqbal.

Pemerintah segera menyampaikan protes resmi dan meminta penjelasan atas eksekusi mati terhadap Zaini kepada Arab Saudi.

HENDARTYO HANGGI | ANTARA | MUSTHOFA BISRI